TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan selama ini memang ada salah urus dalam tata kelola pangan. Enny menyebutkan ada sejumlah akar permasalahan salah urus dalam tata kelola pangan.
"Pertama, karena enggak pernah menjadikan petani sebagai ujung tombak produksi," kata Enny saat ditemui dalam acara diskusi berjudul Sengkarut Tata Kelola Pangan di Veteran Coffee, Jakarta Pusat, Senin 6 Juni 2016.
Enny melanjutkan, masalah kedua adalah tidak pernah ada pembaharuan teknologi dalam sektor pertanian. Petani-petani di Indonesia masih bertani menggunakan cara-cara tradisional.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tangani Kenaikan Harga
Hal berikutnya adalah kelembagaan pertanian rusak, Enny melihat tak ada internalisasi dalam kelembagaan lembaga-lembaga di dunia pertanian. Misalnya kelembagaan dalam hal teknologi tak ada, dan lembaga-lembaga penyuluh perannya hilang.
Kemudian urutan dari saat pra produksi sampai pasca panen pun tak disentuh oleh pemerintah, Enny berujar selama ini petani bekerja sendiri. "Tak ada peran negara di sana, tak ada peningkatan produktivitas."
Selain itu, ucap Enny, petani di Indonesia tak pernah mendapatkan insentif atas apa yang dilakukannya. Tak adanya insentif membuat orang tak bergairah untuk berproduksi. "Ditambah ketika panen harga malah jatuh," ucapnya.
Berita Menarik: Stok Beras Naik, Foodstation Tjipinang Siap Gelar OP
Insentif ideal menurutnya adalah ketika harga jual petani berada di atas harga produksinya. Enny berpandangan, saat ini kondisinya jangankan membuat petani untung, untuk menutup biaya produksi saja tidak cukup.
DIKO OKTARA
Baca juga:
Tantangan Ramadan: Di Sini Anda Harus Berpuasa Selama 21 Jam
EKSKLUSIF Kopi Maut: Jessica Pernah Kelahi & Tabrak Pagar
