Lima Catatan FITRA pada RAPBNP 2016

Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan sedikitnya ada lima catatan pada draf nota Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. "Misalnya ada rasionalisasi dari target penerimaan pajak," kata Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi, di Mampang, Jakarta Selatan, Ahad, 5 Juni 2016.

Pernyataan Apung merujuk target penerimaan perpajakan pada RAPBNP 2016 diubah menjadi Rp 1.527 triliun. Angka ini lebih rendah dari APBN 2016 sebesar Rp 1.546 triliun.

Secara umum dalam RAPBNP 2016, pendapatan negara juga diperkirakan turun dari Rp 1.822 triliun dalam APBN 2016, menjadi Rp 1.734 triliun. Penurunan target terbesar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semula sebesar Rp 273.849 triliun menjadi Rp 205.411 triliun.

Catatan kedua adalah belanja fungsi atau mandatory spending untuk masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pelayanan umum yang justru dikurangi. Diperkirakan belanja pemerintah untuk fungsi pelayanan umum di RAPBNP 2016 sebesar Rp 312.081 triliun atau lebih rendah 1,4 persen dari alokasinya dalam APBN 2015 sebesar Rp 316.532 triliun.

Rinciannya adalah alokasi anggaran untuk kesehatan dalam RAPBNP 2016 diperkirakan sebesar Rp 65.819 triliun atau lebih rendah 2,1 persen dari alokasinya di APBN 2016 sebesar Rp 67.213 triliun. Alokasi anggaran untuk pendidikan juga lebih rendah 7 persen dari Rp 150.090 triliun di APBN 2016, menjadi Rp 10.578 triliun.

Dari catatan FITRA yang mengalami peningkatan justru anggaran belanja pertahanan dan keamanan, yang menjadi fokus adalah soal terorisme dan narkoba. "Mungkin ada hubungannya dengan aktivitas kepolisian dan TNI menyikapi isu PKI," ujar Apung.

Catatan berikutnya adalah adanya perubahan pengeluaran pembiayaan, misalnya seperti Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung program pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Fitra melihat apakah target pembangkit listrik 35 ribu megawatt realistis atau tidak. "Menko Rizal Ramli saja katakan ini tak realistis."

PMN sebelumnya pernah ditolak dalam RAPBN 2016, dan kini kembali diajukan di RAPBNP 2016 dengan nilai Rp 68.658 triliun. Keempat adalah soal Tax Amnesty yang dianggap tak akan memberikan dampak terhadap APBN, utamanya adalah menutup defisit anggaran dalam APBN.

Terakhir, Apung mengatakan bahwa APBN 2016 pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp 330.884 triliun, dan dalam RAPBNP 2016 pembiayaan utang meningkat 16,6 persen menjadi Rp 385.845 triliun. "Sedih, setiap ada defisit, ditutupnya pakai utang," ucap Apung.

DIKO OKTARA






Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

9 jam lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

13 jam lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

1 hari lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

1 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

2 hari lalu

Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN telah membantu anak muda Indonesia mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.


Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

3 hari lalu

Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

Sejak 2022, Menkeu Sri Mulyani Indrawati getol bicara soal inflasi di Indonesia. menurutnya, fenomena ini berpeluang terjadi akibat resesi global 2023


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

4 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

5 hari lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

5 hari lalu

Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023. Celios membeberkan 5 kriteria calon Gubernur BI yang baru.


IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

5 hari lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.