TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah pusat menambah alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional. Alasannya, saat ini alokasi yang ada dinilai tak sebanding dengan panjang jalan nasional di Sumatera Utara 2.600 kilometer atau menjadi salah satu yang terpanjang di Indonesia.
Pelaksana tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, tahun lalu, Sumut hanya mendapat Rp 1,98 triliun dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara tahun ini alokasi tersebut justru menurun menjadi Rp 1,92 triliun.
"Jika dibandingkan dengan Sulawesi Tengah, mereka panjang jalannya lebih sedikit, tapi mendapat Rp 1,9 triliun. Itu juga sudah termasuk dana pendamping jalan tol. Kami berharap pemerintah dapat menambah anggaran kami," kata Erry di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR, Selasa, 3 Mei 2016.
Tak hanya itu, dia menyebutkan, jalan nasional yang membutuhkan pemeliharaan juga termasuk di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
Erry merinci, selain jalan nasional, Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang, yakni 3.048,5 km yang menghubungkan pantai timur dan barat. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Sumut, kondisi kemantapan jalan adalah jalan baik 1.190,19 km atau 39,04 persen, jalan sedang 1.078 km atau 35,38 persen, jalan rusak ringan 259 km atau 8,5 persen, dan jalan rusak berat 520,75 km atau 17,08 persen.
"Kami menargetkan jalan mantap 95 persen pada 2018. Pemprov telah menyiapkan grand design penanganan jalan provinsi secara bertahap sejak 2014, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini tentu berdampak pada ketersediaan anggaran APBD setiap tahun," ujar Erry.
Dia mengatakan Sumut mengapresiasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi oleh pemerintah pusat. Erry menargetkan, tahun depan, Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sudah bisa beroperasi.
"Kami juga berharap jalan tol bisa diperpanjang hingga ke Pematang Siantar, Parapat, dan pantai timur, Kisaran serta Labuhan Batu dan Dumai," tuturnya.
