TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dan legislatif harus terukur secara rasional.
Target itu bisa melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga:
Ganjar mengatakan penetapan target PAD yang terukur secara baik akan logis untuk dicapai. Dia mencontohkan target pajak kendaraan bermotor (PKB) pada APBD Provinsi Jawa Tengah 2015 mencapai 111%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.
Ketika target itu dinaikkan pada APBD-P Provinsi Jateng 2015, PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor belum bisa mencapai target.
"Kalau sebelum adanya (APBD) Perubahan itu pajak kendaraan bermotor kita tercapai 111%. Begitu ada perubahan tidak tercapai. Saya cari (alasannya) kenapa. Ternyata, waktu perubahan negosiasi dengan dewan tidak fair. Karena dinaikkan di situ. Ketika menaikkan di situ nggak boleh. Ukurannya apa? Publik pun harus tahu tentang ini," terangnya dalam keterangan resminya, Selasa (3 Mei 2016).
Selain pajak kendaraan bermotor, Ganjar mengungkapkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya tercapai 60%. Penurunan capaian BBNKB terjadi karena adanya Permendagri No 101/2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 yang mengatur tentang subsidi BBNKB untuk angkutan penumpang dan angkutan barang.
"Ada terbit Permendagri No 101/2014. Besaran subsidi 70% untuk angkutan orang dan 50% untuk angkutan barang diskon. Kami loses Rp 310 miliar karena kebijakan ini. Maka menaikkan target ini menurut saya impossible. Rasionalitas dimunculkan tanpa perhitungan yang bagus," terangnya.
Menurut Ganjar, DPPAD Provinsi Jawa Tengah telah bekerja keras untuk mencapai target PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Bahkan, mereka menginisiasi program pembayaran pajak pada akhir pekan.
"Catatan luar biasa dari teman-teman dewan kan PAD nya nggak tercapai. Kinerjanya kurang. Bukan. Anda tahu DPPAD itu nggak bisa tidur sama kayak saya. Satu orang ditarget yang paling kecil itu Rp50 juta dan dikompensasi dengan remunerasi. Maka, remunerasi mereka paling banter hanya bisa dapat 80%. Itu ketuk rumah satu per satu sampai level atas. Kita buka weekend services dengan kantor-kantor pelayanan. Maka, pajak kendaraan bermotor kita melebihi target. Tapi bea balik nama nggak," bebernya.
Sementara itu, Guru Besar Akuntansi Universitas Soegijapranata Andreas Lako menilai capaian PAD dan indikator lainnya yang tercantum di dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 merupakan suatu keberhasilan, meskipun target belum sepenuhnya tercapai. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada hampir semua indikator yang menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
"Dalam rangka menilai LKPj 2015 ini, saya kira 88% dari 400an indikator itu suatu keberhasilan. Sebenarnya kalau saya lihat hampir semua indikator menunjukkan tingkat pertumbuhan. Naik. Itu juga harus dilihat," ujar Kepala LPPM Universitas Katholik Soegijapranata itu.
Di sisi lain, mantan Ketua Pansus LKPj Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 Ferry Firmawan menyatakan, setiap SKPD tidak perlu takut terhadap tekanan-tekanan politik ketika mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.
"Dalam catatan kami, fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Peningkatan pelayanan publik sudah dilakukan. Tetapi saya kira kita juga perlu indikator-indikator kinerja yang tercapai. Targetnya harus kita sepahami. Tanpa ada tekanan-tekanan politik. Saya berharap SKPD bersama kami membangun komunikasi. Nggak usah takut ditekan," katanya.
