Meski Harga Bawang Melejit Pemerintah Tak Rencanakan Impor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Bawang Merah. TEMPO/Hariandi Hafid

    Ilustrasi Bawang Merah. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak ada rencana impor bawang meskipun dalam sepekan terakhir harga produk itu telah menyentuh Rp50.000 per kilogram.

    Hari ini, Selasa (3 Mei 2016) berdasar informasi di situs jakarta.go.id, harga rata-rata bawang merah di Jakarta mencapai Rp42.537 per kilogram. Harga tertinggi Rp 50.000/kg tercatat di Pasar Rumput, sedangkan harga terendah Rp 20.000/kg tercatat di Pasar Pramuka.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri terkait untuk menjaga harga bawang merah tidak lebih Rp25.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tidak ada rencana untuk melakukan impor bawang.

    "Siapa bilang mau impor, enggak ada pembahasan soal itu. Kami hanya mencocokkan data," kata Darmin di Kompleks Istana Negara, Selasa (3 Mei 2016).

    Dia menambahkan terkait pencocokan data tersebut, pihaknya akan menggelar kembali rapat koordinasi (rakor) pangan pada Rabu (4 Mei 2016).

    "Besok akan kami bahas lagi ," ujarnya.

    Sebelumnya, Darmin mengungkapkan pihaknya masih memeriksa struktur pasar bawang merah karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, produksi bawang merah tengah mengalami surplus.

    “Memang ada persoalan pada tata niaganya, tapi kami juga ingin tahu apakah benar produksinya itu surplus,” kata Darmin.

    Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengakui pemerintah memiliki dugaan soal kemungkinan tindakan dari para pedagang yang menyebabkan harga naik.

    Kendati demikian, menurutnya, struktur pasar bukanlah satu-satunya penyebab lonjakan harga pangan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.