TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya berlanjut. Dalam rapat terbatas yang berjalan di Kantor Presiden, lokasi yang akan menjadi pelabuhan penggantinya ialah Patimban, Subang.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pengerjaan pelabuhan akan dimulai pada 2017 dan mengejar penyelesaian tahap pertama dua tahun berikutnya. "Kapasitasnya diusulkan 7,5 juta teus plus 250 ribu mobil," kata Jonan di Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.
Pada tahap pertama, pemerintah ingin pelabuhan bisa langsung beroperasi dan diharapkan kapasitas yang selesai dibangun mencapai 1,5 juta teus. Nantinya, Jonan melanjutkan, kehadiran Pelabuhan Patimban yang berstandar internasional itu bertujuan mendukung kegiatan ekspor di kawasan utara Jawa Barat, seperti Cikarang dan Karawang.
Dengan demikian, menurut Jonan, beban Pelabuhan Tanjung Priok bisa berkurang. "Tanjung Priok untuk kawasan Jabodetabek.”
Ihwal nilai proyek, Menteri Jonan memperkirakan bakal menghabiskan dana sebesar Rp 40 triliun. Angka itu bisa berubah lantaran tidak seluruh proyek menggunakan kandungan dalam negeri. Di sisi lain, ada faktor perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo ingin Pelabuhan Patimban bisa menjadi milik pemerintah. Karena itu, Kementerian Perhubungan sedang mencari skema yang tepat agar aset pelabuhan bisa menjadi milik negara. "Arahan Presiden agar dinegosiasikan yang terbaik. Kalau disetujui, pelabuhan jadi milik pemerintah sepenuhnya," ujar Jonan.
Dalam sambutan pada rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan kehadiran Pelabuhan Patimban bertujuan meningkatkan efisiensi transportasi logistik. Ia memperkirakan kapasitas logistik pada 2037 akan mencapai 7,5 juta teus. Pelabuhan itu diharapkan dapat memangkas jalur lalu lintas darat atau distribusi yang terlalu jauh untuk sampai ke wilayah Semarang atau Surabaya.
ADITYA BUDIMAN
