TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan kehadiran paket kebijakan ekonomi yang sudah memasuki jilid ke-12 memiliki arah yang jelas. Hal itu ia sampaikan untuk menepis anggapan beberapa kalangan yang kurang memahami arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam bentuk paket ekonomi merupakan upaya merespons kondisi global. “Kalau tidak berbenah sekarang, kita bisa tertinggal,” ucap Edy saat ditemui di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa, 26 April 2016. Edy menuturkan adaptasi dalam bentuk reformasi struktural juga dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Pemerintah, kata dia, akan fokus ketiga hal utama dalam meluncurkan paket kebijakan. Ketiga hal itu mencakup konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor-impor. Tiga hal itu pula yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat ruang fiskal dalam anggaran pendapatan belanja negara tidak besar.
Pekan lalu, Presiden Jokowi melawat ke empat negara Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Kepala Badan Koorinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai ada hasil positif dari kunjungan presiden tersebut. Sejumlah pelaku usaha mengapresiasi langkah deregulasi yang sedang dilakukan pemerintah. “Mereka antusias, terutama tentang 11 paket deregulasi,” kata Franky di kantor BKPM, Jakarta, Senin, 25 April 2016.
Total nilai komitmen investasi yang berhasil didapatkan dari kunjungan Presiden Jokowi selama sepekan ke Eropa mencapai US$ 20,5 miliar. Salah satu komitmen investasi datang dari Jerman. PT Aneka Tambang Tbk dengan perusahaan Ferrostahl Cronimet berkomitmen membangun smelter dengan nilai investasi US$ 875 juta.
ADITYA BUDIMAN