Tiga Ribu Buruh Pelabuhan Rayakan May Day di Tanjung Priok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 1 May 2015. TEMPO/Subekti

    Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 1 May 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam memperingati Hari Buruh Sedunia, Minggu, 1 Mei 2016, kelompok buruh yang bekerja di pelabuhan akan menyampaikan pesan reformasi badan usaha milik negara Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Nova Hakim menyatakan FPPI menyuarakan gerakan Penyelamatan Aset Nasional atau Save National Asset.

    "Tiga ribu lebih buruh pelabuhan akan turun ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk merayakan Hari Buruh," kata Nova Hakim melalui siaran pers kepada Tempo, Kamis, 28 April 2016.

    Nova menjelaskan, ribuan buruh itu berasal dari 12 pelabuhan di Indonesia. Demonstrasi mereka digelar di area Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Nova, berbagai elemen buruh pelabuhan ini akan menyampaikan pesan reformasi Pelindo untuk menyelamatkan aset nasional.

    Suryansyah dari Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menjelaskan, aset nasional yang dimaksud antara lain JICT dan Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja). "JICT dan Koja adalah pintu gerbang ekonomi nasional yang habis masa kontraknya dengan Hutchison Hong Kong tahun 2019. Namun, pada zaman R.J. Lino, dua perusahaan ini berusaha diperpanjang kembali," ucapnya. Namun proses perpanjangannya tidak transparan dan merugikan negara Rp 36 triliun.

    Menurut Surya, perpanjangan JICT dan Koja tidak ada urgensinya. "Secara SDM dan teknologi pelabuhan, sudah sangat layak dikelola mandiri sesuai dengan Nawacita," ujarnya.

    FPPI juga mendesak pemerintah mewujudkan Trilayak Pekerja BUMN Pelabuhan. "Trilayak Pekerja yang sebenarnya tahun lalu menjadi statement politik Pak Jokowi, yakni kerja layak, upah layak, dan hidup layak," ujar Surya.

    Selain itu, FPPI menuntut penghapusan praktek outsourcing di BUMN pelabuhan dan pengembalian hak-hak karyawan yang di-PHK sepihak oleh manajemen Pelindo II dan Pelindo III. Mereka juga menuntut penghapusan status kerja sama operasi (KSO) TPK Koja.

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.