Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Dana KUR Rp 1 Triliun untuk Pebisnis Start Up

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, menghadiri keterangan pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Pemerintah sedang mengkaji pemantauan ulang dan kelayakan operasi Uber Taxi dan Grab Car. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, menghadiri keterangan pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Pemerintah sedang mengkaji pemantauan ulang dan kelayakan operasi Uber Taxi dan Grab Car. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memberdayakan dana kredit usaha rakyat (KUR) utuk membantu pengusaha muda dalam merintis bisnis digital atau start up. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara  mengatakan pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 1 triliun dari total anggaran KUR Rp 120 triliun untuk pengembangan start up.

"Nanti kami juga akan bebaskan start up untuk uji coba selama satu tahun," kata Rudiantara di Jakarta, Kamis 28 April 2016.

Rudiantara berharap akan ada banyak lahir start up lokal yang bermunculan tanpa membayar pajak ke negara. "Frekuensi yang dipakai juga tidak berbayar, karena itu kami harapkan bisa merangkul anak muda."

Sementara itu para pengusaha mengapresiasi rencana pemerintah untuk membantu pebisnis start up. "Menurut saya, itu menolong kami banget," kata Founder Aplikasi Kurio David Wayne Ika kepada Tempo di kawasan SCBD pada Kamis, 28 April 2016.

Baca Juga: Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

David mengatakan selama ini pelaku bisnis star up lokal kesulitan untuk bersaing dengan platform atau serambi digital yang telah menjelajahi pasar. Mereka sering kali dihadapkan pada persaingan pasar yang sengit. Sementara modal mereka sangat cekak.

Praktis, dalam setahun-dua tahun pertama, pebisnis start up lokal  mengeluarkan banyak energi untuk bisa bersaing. Berbisnis start up digital membutuhkan dorongan dari pemerintah. "Kalau pemerintah mau mendorong start up, itu sangat menolong sekali."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut David, developer lokal tidak terlalu muluk meminta bantuaan dari pemerintah. Dia hanya berharap agar pebisnis muda yang baru menjajal peruntungan di start up, dibebaskan dari beban pajak dan berbagai persyaratan legalitas lainnya. Hal ini diharapkan agar pengusaha yang baru merintis dapat melonggarkan ikat pinggang untuk mengembangkan bisnisnya.

Simak Juga: Jokowi Akan Keluarkan Perpres Reklamasi Teluk Jakarta

David mengaku telah dua tahun terakhir merintis Applikasi Kurio. Aplikasi pencari artikel unik dan berita menarik itu telah mendapatkan 600 pengguna (user). David terkesan dengan bisnis itu mengingat pengguna sangat aktif.

Dari catatannya, pembaca rata-rata meluangkan waktu 7-8 menit untuk membaca Kurio. Rencananya, tahun ini David akan mengembangkan pemasaran untuk mendapatkan dua juta pengguna pada akhir tahun ini. "Tapi biaya pengeluarannya jauh lebih besar untuk beriklan di internet," ucap dia.

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

4 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.


10 Prospek Kerja Jurusan Bisnis Digital, Ada Digital Marketer hingga SEO Specialist

6 hari lalu

Berikut ini deretan prospek kerja jurusan Bisnis Digital, di antaranya digital marketing, data analyst, product manager, hingga SEO specialist. Foto: Canva
10 Prospek Kerja Jurusan Bisnis Digital, Ada Digital Marketer hingga SEO Specialist

Berikut ini deretan prospek kerja jurusan Bisnis Digital, di antaranya digital marketing, data analyst, product manager, hingga SEO specialist.


Pihak-Pihak yang Berkontribusi terhadap Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi

6 hari lalu

Ilustrasi memotret dengan ponsel diam-diam. Foto : Youtube
Pihak-Pihak yang Berkontribusi terhadap Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi

Di era digital penting untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Siapa saja pihak-pihak yang berperan besar melindungi data diri?


PANDI Luncurkan Indonesia Berdaulat Digital Bersama Pemangku Kepentingan Internet

18 hari lalu

Pandi Luncurkan Indonesia Berdaulat Digital. (Padndi)
PANDI Luncurkan Indonesia Berdaulat Digital Bersama Pemangku Kepentingan Internet

PANDI tengah merancang Identitas digital berbasis Blockchain bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait.


Kenali Ancaman Otak Popcorn, Gangguan Fokus Akibat Sering Main Media Sosial

22 hari lalu

Ilustrasi bermain media sosial. (Unsplash/Leon Seibert)
Kenali Ancaman Otak Popcorn, Gangguan Fokus Akibat Sering Main Media Sosial

Otak popcorn berasal dari sebuah kondisi otak seseorang terus berpikir dari satu pikiran ke pikiran yang lain dalam sekejap seperti biji popcorn.


Bamsoet Dorong Generasi Muda Kuasai Teknologi Digital

23 hari lalu

Bamsoet Dorong Generasi Muda Kuasai Teknologi Digital

Jika tidak segera beradaptasi dengan AI, generasi muda akan kesulitan masuk dunia kerja di masa depan


Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo & Shopee, Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech

26 hari lalu

Peserta Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo dan Shopee
Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo & Shopee, Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech

Workshop Politeknik Tempo Jakarta, Shopee, dan Mandiri Sekuritas bertajuk "Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech".


Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

30 hari lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

Presiden Jokowi meminta layanan yang mengintegrasikan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian - segera selesai.


Kominfo dan Microsoft Indonesia Kerja Sama untuk Tingkatkan Transformasi Digital

39 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi bertemu dengan Diaspora Indonesia yang berada di Barcelona, Spanyol, Selasa (27/02/2024). Pertemuan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam Lawatan Menkominfo di Spanyol. - (PeyHS)
Kominfo dan Microsoft Indonesia Kerja Sama untuk Tingkatkan Transformasi Digital

Kementerian Kominfo dan PT Microsoft Indonesia bekerja sama untuk transformasi digital.


Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

53 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, ketika ditemui di Kantor Kominfo, Selasa, 13 Juni 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

Dewan Pers akan segera membentuk komite untuk mengawasi jalannya Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights.