Jokowi Larang Swasta Intervensi Program Reklamasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Mensesneg Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat akan menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Meski Jokowi turut mengundang KPK, namun dalam ratas ini tidak akan membahas perkara hukum terkait reklamasi. TEMPO/Subekti

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Mensesneg Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat akan menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Meski Jokowi turut mengundang KPK, namun dalam ratas ini tidak akan membahas perkara hukum terkait reklamasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah memegang kendali penuh atas program National Capital Integrated Coastal (NCID) serta program reklamasi yang termasuk di dalamnya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta peran swasta dibatasi pemerintah. 

    "Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, melainkan sepenuhnya dikontrol pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat serta, tentu, pemerintah DKI, Banten, dan Jawa Barat," kata Pramono seusai rapat terbatas mengenai reklamasi di kantor Presiden, Rabu, 27 April 2016.

    BacaAhok: Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bisa Dihentikan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai rapat tersebut, mengatakan pembatasan peran swasta dilakukan karena Presiden menilai semua kekacauan yang terjadi dipicu peran swasta yang berlebih. "Kita yang ngatur. Presiden menilai kenapa kacau karena selama ini swasta yang banyak men-drive," katanya. Basuki mengatakan, nantinya, dalam pengerjaan proyek NCID, termasuk reklamasi, pemerintah akan menentukan kerangka keterlibatan swasta. "Yang jelas, kamu mainnya di sini," katanya. 

    Ahok mengatakan peran swasta tidak akan dihilangkan karena Presiden tidak ingin kehilangan kepercayaan investor. Menurut dia, investor tetap diperlukan agar ada aliran dana yang masuk ke Indonesia. 

    BacaKetika Ahok Dijuluki Bapak Reklamasi dan Gubernur Podomoro

    Siang ini, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai proyek NCID atau yang disebut Garuda Project. Proyek reklamasi merupakan bagian dari proyek besar NCID tersebut. Dalam rapat kali ini, Jokowi memerintahkan Bappenas membuat masterplan untuk kelanjutan program tersebut. 

    Komisi antirasuah mengungkap kasus penyuapan untuk memuluskan izin reklamasi yang sedang dibahas dalam Raperda DKI Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis, 31 Maret 2016, penyidik menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

    BacaIzinkan Reklamasi 3 Pulau, Ahok Kembali Digugat Nelayan 

    Berdasarkan hasil operasi itu, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sanusi; karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro; dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. 

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.