Target Produksi Jagung dan Kedelai Dinilai Tak Realistis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat menanam jagung di lahan milik Perhutani di Desa Cendoro, Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur, 12 Desember 2015. ANTARA/Syaiful Arif

    Masyarakat menanam jagung di lahan milik Perhutani di Desa Cendoro, Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur, 12 Desember 2015. ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menganggap kebijakan pemerintah yang menargetkan dapat memproduksi jagung sebanyak 24 juta ton per tahun tak realistis. "Harusnya pemerintah fokus validasi data dulu," ujar Direktur INDEF Enny Sri Hartati saat diskusi di Jakarta pada Senin, 25 April 2016.

    Enny mengatakan produksi jagung tahun lalu mencapai 19,83 juta ton, sementara kebutuhan di atas itu. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah harus impor. Kementerian Pertanian dinilai terlalu ambisius menargetkan produksi 24 juta ton. "Sepanjang 2014-2015  pemerintah hanya mampu meningkatkan produksi 700 ribu ton," ucapnya.

    Saat ini harga jagung melonjak drastis dari Rp 3.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Ironisnya, harga jagung di level petani tetap hanya berkisar Rp 3 ribu per kilogram. Pemerintah harusnya memberi kepastian jumlah target produksi ke masyarakat.

    Baca Juga: Lahan Tebu Menyusut, Panen Gula di Boyolali Tak Capai Target  

    Enny juga mengkritisi rencana pemerintah untuk menaikkan produksi kedelai dari 900 ribu ton menjadi 2,4 juta ton pada tahun ini. Padahal pada 2015, Kementerian Pertanian tak berhasil menepati target produksi 2,5 juta ton per tahun.

    Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Maman Suherman mengatakan target tersebut bakal terealisasi karena pemerintah memilki sejumlah program. Diantaranya dengan memberi bibit dan pupuk kepada petani. Termasuk mengadakan penelitian dengan universitas untuk mengembangkan varietas unggulan.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.