TEMPO.CO, Jakarta - Pekerjaan fisik Paket I Pengembangan Pelabuhan Belawan Fase 1 akhirnya bisa dimulai setelah Kementerian Perhubungan menandatangani kontrak pengerjaan proyek senilai Rp683,88 miliar dengan PT Waskita Karya sebagai pemenang tender pengerjaan proyek ini.
Proyek pengerjaan fisik Paket I Pengembangan Pelabuhan Belawan Fase 1 dibiayai oleh Kementerian Perhubungan melalui pinjaman asing dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$87,5 juta.
Penandatanganan pinjaman ini sudah dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank pada 14 Desember 2009 dalam bentuk istisna’a agreement. Perjanjian pinjaman ini mencakup pekerjaan fisik, jasa konsultasi, auditor dan dukungan proyek (project management unit).
Plt Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Umar Aris mengungkapkan adanya keterbatasan anggaran sehingga dicarilah bantuan dana pembiayaan pada saat itu.
“Kita lihat dari IDB tanpa bunga karena dengan sistem syariah. Jangka waktu pinjamannya 15 tahun,” ujarnya usai penandatanganan pekerjaan fisik dengan Waskita Karya, Senin (25 April 2016).
Berkaitan dengan lamanya realisasi yang mencapai 7 tahun, dia mengatakan semua pihak yang terlibat menjalankan prinsip kehati-hatian dan mengikuti semua birokrasi yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam prosesnya. “Saya harapkan pembangunan paket 1 berjalan sesuai rencana sehingga quality dan delivery-nya bisa tercapai sesuai kontrak,” tegasnya.
Adapun, lelang kontrakornya sendiri dilakukan selama dua kali. Pada lelang pertama tidak ada pemenangnya karena peserta hanya terdiri dari satu peserta sehingga harus dilakukan lelang ulang pada 2013.
Pada 2014, Kemenhub akhirnya mengumumkan pemenang lelang ulang yakni Waskita Karya. Menteri Perhubungan sendiri baru menetapkan penunjukan Waskita Karya pada 2 September 2015.
Plt. Dirjen Perhubungan Laut mengungkapkan fasilitas yang dibangun ini nanti akan dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I karena Pelabuhan Belawan merupakan wilayah kerja yang konsesinya menjadi milik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tersebut.
“Sudah ada mekanisme di UU Pelayaran, di mana bentuknya itu kerjasama pemanfaatan. Tentu nanti melalui konsesi dengan pemerintah, sehingga pemerintah mendapatkan sesuatu. Tapi operasinya tetap Pelindo I,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menjelaskan pengembangan Pelabuhan Belawan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang dituangkan dalam Permenhub No.21/2012.
Dalam RIP tersebut, dermaga terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan harus diperpanjang 700 meter. Dari total panjang dermaga, dia mengaku 350 meter dibiayai oleh Satker Kementerian Perhubungan dan Islamic Development Bank. Sisanya sekitar 350 meter dibiayai penuh oleh Pelindo I.
“Fase 1 oleh Kemenhub dan Fase 2 oleh Pelindo I jadi berjalan beriringan, sehingga nanti selesainya bareng,” ujarnya.
Proyek ini diperkirakan selesai pada pertengahan 2018. Dengan penyelesaian pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan ini maka kapasitasnya akan bertambah dari 1,2 juta TEUs menjadi 2 juta TEUs.
Terkait investasi, dia mengaku total kebutuhannya mencapai Rp6 triliun. Pelindo I harus mengeluarkan dana sebesar US$350 juta. Dari total invetasi tersebut, dia mengatakan 70% akan dibiayai melalui pinjaman dan 30% melalui kas perusahaan.
Saat ini, dia mengaku Pelindo I baru mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,7 triliun dari Bank Mandiri. “Sisanya kita pinjam lagi, bisa dari Mandiri atau dari yang lain,” tambahnya.
