RI-Inggris Kembangkan PLTS Senilai Rp 360 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengamati panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, di Pulau Morotai, Maluku Utara, 6 April 2016. Kini hanya 2/3 dari sistem yang berfungsi dan dioperasikan secara manual. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Petugas mengamati panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, di Pulau Morotai, Maluku Utara, 6 April 2016. Kini hanya 2/3 dari sistem yang berfungsi dan dioperasikan secara manual. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.COJakarta - Pembangkit listrik dari energi terbarukan di Indonesia bagian timur menjadi salah satu prioritas utama bagi PT PLN (Persero). Perusahaan ini berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi serta penurunan emisi CO2 bagi lingkungan hidup.

    Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa selama sepekan lalu, PLN telah menandatangani Framework Agreement dengan Savills (UK) Limited dan NV VOGT Singapore Pte Ltd.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati. Ruang lingkup kerja sama adalah pengembangan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, dengan total kapasitas 150 MWp.

    PLTS akan mengoptimalkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), baik peralatan, perakitan, maupun jasa operasi dan pemeliharaan.

    "Konsentrasi kami adalah untuk melakukan peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur, dengan mengedepankan pemanfaatan dari energi baru terbarukan. Tidak hanya itu, kami juga mendorong penggunaan TKDN di segala lini," ujar Nicke Widyawati dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu, 24 April 2016.

    Acara penandatanganan kerja sama merupakan salah satu rangkaian dari lawatan Presiden Jokowi ke Inggris. Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama perusahaan Indonesia dan Inggris senilai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 360 triliun.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.