Pelayanan Buruk, Apindo Ancam Blokir Bayar Iuran BPJS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CODepok - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Depok Inu Kertapati Harahap mengancam bakal memblokir pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dari perusahaan di Depok. Musababnya, masih banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS dari kalangan pekerja.

    "Setiap bulan perusahaan di Depok membayar iuran BPJS Rp 150-300 juta. Tapi masih ada cerita penolakan," kata Inu dalam rapat Lembaga Kerja Sama Tripartit dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota Depok, Kamis, 21 April 2016.

    Ia meminta setiap rumah sakit menyediakan loket khusus bagi peserta BPJS yang bekerja. Soalnya, dengan lamanya antrean pasien di rumah sakit, hal itu bisa mempengaruhi aktivitas para pekerja. "Kalau pekerja mengantar anak atau keluarganya yang sakit, karena antreannya yang lama, bisa tidak masuk kerja," ujarnya.

    Selain itu, Apindo meminta setiap rumah sakit menyediakan tempat tidur tambahan yang bisa diletakkan di selasar rumah sakit. Yang penting, kata dia, pasien diberi pertolongan pertama.

    Ia melanjutkan, jangan sampai pasien ditolak dari rumah sakit dengan alasan tidak ada kamar atau tempat tidur. "Tambah tempat tidur di lorong. Nanti, kalau yang di kamar sudah pulang, yang di lorong bisa dimasukkan. Yang penting dilayani. Sebab, kami bayar setiap bulan," tuturnya.

    Apindo tidak mau mendengar pekerja yang sudah membayar iuran BPJS ditolak rumah sakit. Soalnya, pada Maret 2016, ada pekerja di Depok yang meninggal karena ditolak di rumah sakit. "Per bulan pengusaha bayar cukup besar. Jangan sampai pekerjanya yang sakit tidak dilayani di rumah sakit," ucapnya.

    Kepala Bidang Operasional BPJS Kesehatan Depok Aan Hasanah mengatakan perusahaan yang sudah terdaftar bekerja sama dengan BPJS sebanyak 700 perusahaan dengan 107 ribu pekerja. BPJS, kata dia, masih terus memperbaiki pelayanan dan manajemen. "Permintaan pekerja pada rapat tripartit akan menjadi masukan kami," ujarnya.

    Ia menuturkan masih ada sejumlah kendala dari sisi administrasi untuk bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Saat ini ada empat rumah sakit besar, yakni Rumah Sakit Puri Cinere, Bunda Margonda, Mitra Keluarga, dan Jantung Diagram, yang akan membahas nota kesepahaman (MOU). "Masih ada delapan rumah sakit yang belum. Tapi kami prioritaskan empat rumah sakit yang besar itu," ucapnya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.