Kominfo Sukai Program Desa Broadband

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Elly Fariani memuji pelaksanaan Program Desa Broadband di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam Kepulauan Riau, yang dinilai berjalan baik.

    "Program Desa Broadband ini sudah berjalan baik di Kelurahan Tanjungsari," kata Elly dalam siaran pers di Batam, Rabu, (20 April 2016).

    Elly dan rombongan dari Kominfo melakukan kunjungan ke Desa Tanjungsari yang terletak di Pulau Belakangpadang.

    Menurut dia, program itu perlu ditingkatkan dalam partisipasi masyarakat demi memaksimalkan berjalannya program.

    "Karena tanpa partisipasi masyarakat sekitar, program ini akan menjadi mubazir," kata Elly.

    Lurah Tanjungsari Wagiman menyampaikan sejumlah kendala, di antaranya terkait sumber daya listrik.

    Menurut dia, semenjak program itu dilaksanakan kebutuhan listrik meningkat, sehingga tagihan listrik pun membengkak.

    "Semenjak adanya program desa broadband ini kebutuhan listrik semakin meningkat. Sehingga perlu tambahan biaya untuk listriknya," kata Wagiman.

    Pada kunjungan yang dilakukan Selasa (19 April 2016) itu, Irjen bersama rombongan menyempatkan diri meninjau taman internet di Kecamatan Belakangpadang.

    Desa Broadband adalah program Kementerian Kominfo. Dan Kelurahan Tanjungsari merupakan satu-satunya kelurahan yang menerima bantuan di Kota Batam.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kominfo Batam, Salim mengatakan Kelurahan Tanjungsari dipilih menjadi Desa Broadband, karena termasuk sebagai lokasi prioritas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    "Kelurahan Tanjungsari terpilih karena masuk daerah perbatasan. Selain itu juga dianggap siap dengan infrastruktur yang ada. Sebab Kantor Kelurahannya representatif," kata Salim.

    Bantuan yang diberikan yaitu komputer, scanner, printer, serta fasilitas jaringan internet, serta perangkat akhir bagi pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.