Ini Tiga Prioritas Utama Rencana Kerja Pemerintah 2017  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan rencana kerja pemerintah 2017 akan fokus pada program prioritas. Anggaran negara nantinya akan didasari pendekatan program utama.

    "Kalau anggaran tidak cukup, prioritas pertama dan kedua saja yang dikerjakan. Jadi, kalau ada APBN-P, tidak jadi masalah," ucapnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 20 April 2016.

    Sofyan menjelaskan, ada tiga aspek pendekatan spasial yang menjadi perhatian dalam Musrenbang Nasional sebagai kerangka penyusunan RKP 2017. Pertama ialah pengembangan kawasan ekonomi khusus, industri, tujuan wisata, dan daerah tertinggal.

    Kedua, perencanaan yang dikoordinasikan dengan daerah, seperti pencetakan sawah baru dan infrastruktur konektivitas. Ketiga, perencanaan yang menyebar di daerah, seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan. "Perlu didiskusikan aspek spasial itu, sehingga uang yang dialokasikan memberi manfaat," ucapnya.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, roh dari RKP 2017 ialah sinergi anggaran antara pusat dan daerah. Ada tiga poin sinergi yang menjadi perhatian. Pertama ialah dukungan penuh untuk pembangunan infrastruktur.

    Kedua, alokasi anggaran di sektor pendidikan dan daerah perbatasan. Ketiga, efisiensi belanja operasional. Khusus efisiensi, Mardiasmo mengatakan masih ada belanja modal non-infrastruktur yang bisa dikurangi. "Begitu juga belanja operasional dan barang, masih ada yang bisa dihemat," katanya.

    Selain tiga hal itu, pemerintah menyoroti dana desa. Menurut Mardiasmo, penggunaan dana desa mesti dikoordinasikan agar selaras dengan program pemerintah. Ia meminta gubernur mengevaluasi proposal wali kota atau bupati yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. "Koordinasi agar nyambung dana desa dengan program," ucapnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.