Pencuri Ikan di Wilayah ZEE Tidak Boleh Dipenjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satgas 115 KKP yang bekerja sama dengan Polda Kepri dan TNI AL mengamati peledakan kapal nelayan asing di Perairan Batam, Kepulauan Riau, 5 April 2016. Pihak berwajib meledakkan dan menenggelamkan 23 kapal pencurian ikan secara bersamaan. ANTARA/M N Kanwa

    Satgas 115 KKP yang bekerja sama dengan Polda Kepri dan TNI AL mengamati peledakan kapal nelayan asing di Perairan Batam, Kepulauan Riau, 5 April 2016. Pihak berwajib meledakkan dan menenggelamkan 23 kapal pencurian ikan secara bersamaan. ANTARA/M N Kanwa

    TEMPO.COBatam - Ketua Forum Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Seluruh Indonesia Mohamad Indah Ginting mengatakan terdapat berbagai permasalahan dalam penanganan pidana perikanan. Salah satunya masih ada putusan dengan subsider kurungan bagi kasus pencurian ikan kapal asing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.
        
    Kerap kali, kata Mohamad Indah, denda bagi pelaku pencurian ikan disubsider 3-4 bulan kurungan. "Masih saja ada putusan begitu. Padahal tidak boleh denda untuk kasus perikanan dibayar dengan kurungan karena kita akan melanggar ketentuan internasional," ujarnya di Allium Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 19 April 2016.

    BACA: Kapal Cina Lindungi Pencuri Ikan, Susi: Kapal Mereka Canggih

    Indah menjelaskan, berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi pemerintah, pencurian yang ditangkap di wilayah ZEE tidak boleh dipenjara. Aparat penegak hukum hanya boleh merampas kapal serta seluruh isinya dan menenggelamkannya. "Sehingga biasanya anak buah kapal dipulangkan," katanya.

    Pelaku pencurian ikan, menurut Indah, hanya boleh ditahan jika aparat penegak hukum menangkap para pencuri itu di wilayah teritorial, yakni sejauh 12 mil dari garis pantai. "Kalau di wilayah teritorial, siapa pun dia akan kena hukum Indonesia. Bisa diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditahan, dan dipenjara," ucapnya.

    BACA: Pengakuan Bersalah Aktivis yang Balik Mendukung Menteri Susi

    Selain itu, denda bagi pencuri ikan yang dijatuhkan pengadilan banyak yang tidak tertagih. Hal itu terjadi karena denda tersebut dibebankan kepada nakhoda kapal, bukan perusahaan yang memiliki kapal pencuri ikan tersebut. "Sehabis putusan, pelaku pulang ke negaranya. Karena itu, denda itu tidak pernah masuk ke kas negara," tuturnya.

    Mohamad Indah, yang saat ini menjabat hakim di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, berujar, dalam Undang-Undang Perikanan, belum disebutkan mekanisme untuk menagih denda tersebut. "Karena itu, Kejaksaan seharusnya merundingkan denda ini dengan negara-negara asal para pelaku" katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    BERITA MENARIK
    Mempercantik Bibir dengan Selotip Bening
    SNSD Menangis di Panggung Phantasia Jakarta, Mengapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.