Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uni Eropa: Kerugian Akibat Pencurian Ikan Rp 149 Triliun

image-gnews
Satgas 115 KKP yang bekerja sama dengan Polda Kepri dan TNI AL mengamati peledakan kapal nelayan asing di Perairan Batam, Kepulauan Riau, 5 April 2016. Pihak berwajib meledakkan dan menenggelamkan 23 kapal pencurian ikan secara bersamaan. ANTARA/M N Kanwa
Satgas 115 KKP yang bekerja sama dengan Polda Kepri dan TNI AL mengamati peledakan kapal nelayan asing di Perairan Batam, Kepulauan Riau, 5 April 2016. Pihak berwajib meledakkan dan menenggelamkan 23 kapal pencurian ikan secara bersamaan. ANTARA/M N Kanwa
Iklan

TEMPO.COBatam - Head of Cooperation Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Franck Viault, menyatakan, menurut kalkulasi Uni Eropa, nilai kerugian akibat tindak pidana illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau pencurian ikan di dunia mencapai 10 miliar euro per tahun atau sekitar Rp 149 triliun. "Dan 15 persen di antaranya berasal dari penangkapan ikan secara ilegal," ujar Franck di Allium Hotel, Batam, Senin, 18 April 2016.

Karena itu, menurut Franck, pencurian ikan perlu diperangi. Sebab, pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya mencuri sumber daya perikanan, tapi juga menghilangkan sumber pendapatan bagi para nelayan. "Termasuk pajak yang tidak masuk ke kas negara," katanya.

Franck berujar, tindak pidana IUUF tersebut tidak mudah ditangani karena dilakukan di tengah laut. Karena itu, Uni Eropa mendukung Mahkamah Agung dalam rangka pengembalian marwah bangsa Indonesia sebagai negara maritim. "Dan juga prioritas pembangunan Indonesia tahun ini," ujarnya.

Dukungan Uni Eropa itu diwujudkan melalui Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan IUUF dengan menggandeng MA dan United Nations Development Programme. Menurut Franck, pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar-aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan TNI Angkatan Laut, dalam memerangi IUUF.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pelatihan itu, menurut Franck, terdapat dua fokus yang akan menjadi tujuan Uni Eropa, yakni penguatan sistem sertifikasi penangkapan serta pembaruan peradilan. Proyek yang diberi nama EU-UNDP SUSTAIN itu pun didanai Uni Eropa sebesar 10 juta euro. "Proyek ini didesain untuk memperkuat hukum dan peradilan di Indonesia.”

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

8 April 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.


Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

15 Januari 2023

Dalam postingan Instagramnya Susi Pudjiastuti menuliskan Teruntuk Kolonel Laut (P) Harry Setyawan, S.E. dan keluarga, penghormatan dan terima kasih luar biasa dari saya pribadi atas semua dukungan dan kerja sama selama saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019. Instagram/@susipudiastuti
Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

Kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti kerap melontarkan kalimat kontroversial, terviral Tenggelamkan!


Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

15 Januari 2023

Gaya santai Susi Pudjiastuti di atas kapal menikmati pemandangan laut/Foto: Instagram/Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kelahiran 15 Januari 1965, ini kini aktif sebagai Ketua Pandu Laut Nusantara.


Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

8 Januari 2022

Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf
Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

Fokus konservasi komodo berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, Nusa Tenggara Timur.


PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

22 November 2021

Seorang pedagang penukaran uang Afghanistan menunggu pelanggan di pasar pertukaran uang, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. REUTERS/Stringer
PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

Hilangnya dukungan pembangunan asing setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus menyebabkan tekanan pada sistem perbankan Afghanistan.


Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

13 Agustus 2021

Perempuan pelaku usaha perikanan mencatat tangkapan rajungan di Madura. Perempuan memegang peranan penting dalam perikanan dengan menjadi pembuat jaring, nelayan, pengepul, pengupas hingga pemilik pabrik pengolahan rajungan. Perempuan juga aktif mencatat tangkapan rajungan yang krusial bagi pengelolaan yang berkelanjutan
Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

Pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-based economy) jika dapat berjalan baik bisa mengoptimalisasi manfaat dan pemerataan ekonomi dari perikanan dan kelautan.


Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

9 Agustus 2021

Pembangunan Proyek WPP Multi Sektor. Foto: UNDP
Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

Permasalahan dalam penerapan WPP selama ini, yakni kurang jelasnya pembagian hak dari pemerintah pusat untuk daerah.


Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

22 Juli 2021

Nelayan-nelayan Tuna Pole and Line di Bitung, Sulawesi Utara
Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

Implementasi WPP dapat dilakukan dengan pemberian insentif yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi, revitalisasi data, dan ketegasan fungsi kontrol.


UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

15 Juli 2021

Iwan Kurniawan , Program Officer for Natural Resources Mangaement (NRM) Environment Unit , UNDP ,\
UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

UNDP berpandangan harmonisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder perikanan lainnya menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia


Dunia Usaha Minta Kepastian Regulasi Kelautan dan Perikanan

7 Juli 2021

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kelautan dan Perikanan Hendra Sugandhi
Dunia Usaha Minta Kepastian Regulasi Kelautan dan Perikanan

Kalangan pengusaha berharap pemerintah membuat kebijakan yang tepat arah dan bersumber pada data yang akurat.