Komenterian Komunikasi Targetkan 500 Desa Broadband pada 2016

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 500 desa broadband terpadu pada 2016. Desa broadband ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas di desa tersebut. "Targetnya tahun ini 500 desa broadband dari 74 ribu desa. Fokusnya pada desa terluar, tertinggal, dan di perbatasan," ucap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantornya, Jumat, 15 April 2016.

    Rudiantara mengatakan itu seusai peluncuran program penggalangan gagasan Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT) yang dilakukan pada Jumat ini di Kementerian Komunikasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Program ini dilakukan untuk mendapatkan gagasan soal aplikasi dari masyarakat sendiri, khususnya inovator-inovator muda.

    Direktur Telekomunikasi Khusus Kementerian Komunikasi Ismail berujar, target 500 desa broadband sebenarnya cukup berat. Karena itu, Kementerian memprioritaskan pada desa yang sudah siap jaringannya. "Mudah-mudahan di desa itu sudah ada 3G dan 2G. Solusi aplikasi ini juga tidak hanya harus bisa di 3G, tapi juga di 2G," tutur Ismail.

    Desa-desa yang menjadi target pita lebar terpadu itu terdapat di Bengkalis, Kepulauan Meranti, Karimun (desa nelayan); Sintang, Kapuas Hulu (desa pedalaman); Mamuju (desa nelayan); Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara (desa pedalaman); Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu (desa pertanian); dan Belu, Nusa tenggara Timur (desa pertanian).

    Ismail mengatakan, pada 2015, Kementerian telah membangun 50 desa broadband terpadu. Program tersebut memberikan akses Internet kepada masyarakat desa secara komunal. Dengan kata lain, program ini menyiapkan Internet di satu titik di desa yang belum terakses Internet. Program desa broadband pada 2015 itu diakuinya belum maksimal karena hanya bersifat memberikan pemantik awal kepada desa-desa tersebut agar terakses Internet.

    AMIRULLAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.