Pemerintah Masih Kaji Masa Moratorium Sawit dan Tambang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah lahan yang baru terbakar sudah ditanami olah bibit pohon sawit yang sekarang sedang investigasi polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 30 Oktober 2015. Kerbakaran selama berminggu-minggu di hutan dan lahan gambut yang kaya karbon dari pulau Sumatera dan Kalimantan. REUTERS/Darren Whiteside

    Sebuah lahan yang baru terbakar sudah ditanami olah bibit pohon sawit yang sekarang sedang investigasi polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 30 Oktober 2015. Kerbakaran selama berminggu-minggu di hutan dan lahan gambut yang kaya karbon dari pulau Sumatera dan Kalimantan. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah akan menerapkan penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin baru untuk pembukaan lahan kelapa sawit dan tambang. Pemerintah masih mengkaji masa moratorium kelapa sawit dan tambang.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan kebijakan tersebut masih perlu pendalaman. Dia menuturkan masih banyak orang yang menggantungkan usahanya pada bisnis kelapa sawit.

    "Itu masih ide Pak Presiden, akan kami terjemahkan lebih lanjut," kata dia di kantornya. 

    Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan, tapi pemanfaatan lahan belum tergarap optimal. Sofyan menilai moratorium akan menciptakan disiplin dunia usaha. 

    Baca Juga: Potensi Kerugian Negara dari Kehutanan Rp 7 Triliun

    Menurut Sofyan, saat ini banyak pengusaha sawit memiliki ladang luas tapi produktivitasnya rendah. Dengan moratorium, pemerintah ingin mengerek produktivitas petani sawit.

    "Saat ini produktivitas perkebunan rakyat 4 juta ton. Padahal, kalau kita bisa tingkatkan, produktivitas perkebunan rakyat sama dengan tingkat produktivitas perkebunan perusahaan swasta," tutur dia, Jumat, 15 April 2016.

    Perkebunan sawit rakyat dapat menghasilkan hingga 8 juta ton jika para petani meningkatkan produktivitas. Jumlah tersebut dapat tercapai tanpa menambah luas lahan sawit.

    Sofyan menyoroti banyak tambang kecil yang tidak disiplin melakukan rehabilitasi setelah pengelolaannya selesai. Tidak seperti perusahaan tambang besar, bekas tambang kecil yang dikelola beberapa orang dibiarkan begitu saja tanpa ada penanaman pohon.

    Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengatakan lahan sawit yang ada saat ini sudah cukup luas, yaitu 11 juta hektare. "Penambahan lahan sudah waktunya dihentikan. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas," ujarnya.

    Menurut dia, luas lahan sawit di Indonesia tidak sebanding dengan produktivitas. Saat ini, produktivitas per hektare lahan hanya 2-3 ton. Padahal idealnya bisa mencapai 5-6 ton per hektare.

    Baca: Kebijakan Rokok Menperin Berlawanan dengan Jokowi  

    Jika nantinya moratorium jadi diterapkan, kata Gamal, pemerintah akan mengupayakan peningkatan produktivitas dengan mendorong penanaman kembali. Upaya itu dilakukan karena tanaman sawit, khususnya milik rakyat, sudah uzur. Langkah lainnya adalah menggelar penyuluhan dan memperbaiki sarana produksi pertanian.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana menerapkan moratorium untuk pembukaan lahan kelapa sawit dan tambang. Kelestarian lingkungan menjadi alasan utama Presiden melaksanakan kebijakan tersebut.

    Menurut Jokowi, keanekaragaman hayati Indonesia perlu dijaga karena merupakan paru-paru dunia. "Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan moratorium wilayah-wilayah pertambangan," katanya kemarin.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.