TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menerima Detailed Engineering Design (DED) dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina.
Direktur Jenderal Perkeretapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan instansinya sedang mengkaji dokumen teknis dan disain tersebut. “lagi kami evaluasi dulu,” ujarnya saat ditemui di Gedung BPK, Kamis, 14 April 2016.
Hermanto mengatakan dokumen tersebut diserahkan oleh perusahaan pada Rabu lalu, 12 April 2016. Kemenhub masih memeriksa kelengkapan dokumen itu. Jika ada persyaratan yang kurang, dokumen teknis itu bakal dikembalikan ke PT KCIC.
Baca Juga: Kereta Cepat Telat 2 Bulan, Revisi Tata Ruang Dikebut
Hermanto belum bisa menetukan kapan dokumen itu selesai dikaji. Yang jelas, seluruh dokumen mesti lengkap dulu dengan kajian yang komprehensif. Sehingga izin pembangunan selanjutnya kereta sepanjang 137 kilometer bisa keluar.
Salah satu kajian yang harus ada dalam dokumen teknis tersebut adalah kajian gempa. Sebab, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung melewati daerah rawan gempa.
Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan kajian gempa sudah ada dalam dokumen. “Kami sudah ada kajian dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang komprehenif,” ujar Hanggoro.
Selain itu, kata Hanggoro, pihaknya juga akan menjalankan rekomendasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika terkait dengan kajian gempa.
Baca: Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta Beroperasi Mei 2016
Penyerahan dokumen teknis itu dilakukan untuk lintasan kereta sepanjang 137 kilometer. Sebelumnya perusahaan baru menyerahkan dokumen teknis untuk lima kilometer pertama dan telah mendapatkan izin pembangunan yang sesuai.
Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyepakati perjanjian konsesi pembangunan dan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung selama 50 tahun sejak 31 Mei 2019. Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai US$ 5,5 miliar atau Rp 74,25 triliun. Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk.
DEVY ERNIS
