TEMPO.CO, Jakarta - Serapan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 31 Maret 2016 baru sebesar Rp 568 miliar atau 4 persen dari pagu APBN 2016 sebesar Rp 13,8 triliun. Serapan anggaran KKP terendah kedua setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya sebesar 3,9 persen.
Dalam rapat kerja antara Kementerian Kelautan dan Komisi IV Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 April 2016, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mempertanyakan rendahnya serapan tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan masih rendahnya serapan anggaran dikarenakan pekerjaan yang penyediaanya melalui E-catalog masih dalam proses. Melalui E-catalog, pembayaran dilakukan pada saat barang datang. "Seperti pengadaan kapal, alat tangkap, keramba jaring apung, kincir, ice fiake machine masih proses. Pekerjaan konstruksi juga masih dalam proses pengadaan," ujar Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 April 2016.
Selain itu, ujar Susi, minimnya serapan lantaran pekerjaan yang sudah kontrak belum memasuki tempo penarikan anggaran dari pihak ketiga. Pekerjaan multiyears kontrak juga masih dalam proses persetujuan ke Kementerian Keuangan.
Direktorat yang serapannya paling kecil yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu 3,29 persen. Sedangkan serapan tertinggi pada Inspektorat Jenderal yaitu 21,01 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Sjarief Widjaja mengatakan sebetulnya serapan anggaran hingga 6 April 2016 sudah mencapai 6,25 persen. Kementerian Kelautan, ujar dia, telah melakukan rancangan penghematan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun. Sehingga, total pagu RAPBNP 2016 menjadi Rp. 10,87 triliun.
Menurut Sjarief, dari penghematan tersebut, tidak ada pemangkasan program apa pu . Efisiensi tersebut dilakukan dengan menekan biaya yang dinilai masih terlalu mahal dengan mencari harga yang lebih murah. "Contohnya dalam pengadaan kapal tetap jumlahnya 3.325 Jadi kami cari best price tanpa mengurangi kualitas dan volume," ujar Syarief. Selain itu, penghematan juga dilakukan dengan menekan anggaran seminar maupun lokakarya.
Herman pun meminta supaya Kementerian Kelautan meningkatkan serapan guna mensejahterakan nelayan melalui program-program yang telah direncanakan. Dia pun memperingatkan supaya program pengadaan kapal bisa tepat sasaran. "Intinya bagaimana nelayan bisa sejahtera," kata dia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan ketidakmampuan menyerap anggaran Kementerian Kelautan disebabkan oleh minusnya sistem pengelolaan anggaran itu sendiri. "Sehingga tak jelas apa yang dianggarkan bagaimana dampak dan pemanfaatannya," ujar Abdul.
Menurutnya, Kementerian Kelautan belum memiliki perencanaan yang matang terkait dengan pengelolaan anggaran dari hulu ke hilir. Dia pun meminta supaya Kementerian Kelautan lebih transparan dalam membuka akses data anggaran. "Padahal kenaikan anggaran cukup besar tapi tak dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Alhasil serapan anggaran terus minum dari tahun ke tahun," kata dia
DEVY ERNIS
