Maruarar Sirait: Tax Amnesty Hanya Bisa Dilakukan Sekali  

Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan pemberian pengampunan pajak (tax amnesty) ini sebaiknya hanya dilakukan sekali, bukan berulang kali. "Kalau negara lain melakukannya, silakan, kita enggak bisa lakukan pengampunan berkali-kali," katanya saat ditemui di Hotel Bidakara, Rabu, 13 April 2016.

Maruarar melanjutkan, jika tax amnesty dilakukan cukup sering dalam jangka waktu yang dekat, ia memandang hal itu hanya menunjukkan negara ini tak siap dalam mengatur urusan pajak. "Ini sangat penting, tapi jangan berlaku berlanjut," ujarnya.

Setelah adanya tax amnesty, seharusnya hal mengenai pajak sudah benar dan baik. Namun dia beranggapan, jika masih ada yang masih menyembunyikan hartanya di luar negeri, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. "Nanti kami atur, bisa dengan denda yang sangat besar."

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengatakan tak setuju dengan argumentasi Maruarar. Saat ditemui di tempat yang sama, Misbakhun mengatakan ada beberapa negara di dunia yang membuat kebijakan tax amnesty berulang kali.

"Tax amnesty enggak haram. Kalau cukup sekali, saya tak setuju. Italia itu 10 tahun sekali kok," ucap Misbakhun. Menurut dia, siapa pun Presiden Indonesia pasti akan melakukan tax amnesty karena memang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

Misbakhun menambahkan, jika tarif pajak tinggi, yang terjadi adalah orang akan berspekulasi untuk menghindari pajak, yang nantinya malah akan terjadi apa yang ia sebut sebagai offshore transaction. "Itu konsekuensi, upaya orang cari kelonggaran," ucapnya.

Misbakhun mengatakan tak ada pengusaha yang 100 persen membayar pajak. Pengusaha yang tak membayar pajak 100 persen ini ia analogikan seperti seorang suami yang tak mungkin akan jujur 100 persen kepada istrinya.

DIKO OKTARA






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

1 hari lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

2 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

2 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

2 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.