Menteri Darmin: Scooping Paper CEPA Memuat Visi Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perbincangan scooping paper atau prinsip dasar atas kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) akan memuat visi Indonesia dengan Uni Eropa ke depan.

    "Visi Indonesia adalah menyusun perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Eropa," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Selasa 12 April 2016. Darmin menambahkan, posisi Indonesia sekarang masih dalam penyusunan scooping paper dan belum pada posisi mengikat.

    Poin-poin krusial, menurut Darmin, masih dalam lingkup perdagangan bebas yang akan dilakukan Indonesia dan Uni Eropa, yang nantinya akan seperti apa dan kapan akan tercapai. "Tak perlu sekarang, bisa tujuh-sepuluh tahun lagi, posisi dari kerangka diskusi tak mengikat, masih bisa berubah," ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai lingkup itu, Darmin menuturkan substansi dari lingkup bisa apa saja. Menurut Darmin, itu bisa berarti komoditasnya dan yang lain. "Kami tak merinci satu-satu. Kami merinci berapa persen."

    Darmin rencananya akan membawa scooping paper ini ke hadapan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang berlangsung Kamis depan. "Akan dijelaskan kepada Presiden. Nanti beliau pilih, misalnya, ini oke atau ini enggak. Akan final dalam arti untuk dirundingkan."

    Selain Darmin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara hadir dalam rapat membahas CEPA. Menurut Rudi, pihaknya melihat hal ini dari segi pelayanan, karena arah perdagangan antarnegara memang lari ke pelayanan. "Termasuk perbankan dan telekomunikasi," tutur Rudi.

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.