Pebisnis Transportasi Beri Sinyal Enggan Turunkan Tarif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah angkutan umum diberhentikan saat melakukan aksi sweeping terhadap angkutan yang masih beroperasi dikawasan jalan KH Abdullah Syafiie, Tebet, Jakarta,  22 Maret 2016. Para angkutan umum melakukan aksi mogok terkait transportasi dengan aplikasi online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah angkutan umum diberhentikan saat melakukan aksi sweeping terhadap angkutan yang masih beroperasi dikawasan jalan KH Abdullah Syafiie, Tebet, Jakarta, 22 Maret 2016. Para angkutan umum melakukan aksi mogok terkait transportasi dengan aplikasi online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha jasa transportasi angkutan darat maupun angkutan barang mengakui tarif angkutan bisa diturunkan jika harga komponen mengalami penurunan secara signifikan.

    Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyatakan pihaknya menyambut baik penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Penurunan ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan tarif angkutan umum yang baru. Hal ini bergantung pada jenis moda dan daerah operasi kendaraan,” kata Adrianto kepada Bisnis, Kamis (31 Maret 2016).

    Menurut Adrianto, harga BBM bukan satu-satunya indikator penurunan tarif angkutan. Adapun komponen suku cadang juga menjadi faktor penentu penurunan tarif angkutan.

    “Kalau harga suku cadang bisa turun akan mempercepat penurunan tarif. Tetapi jangan lupa, ada biaya lain yang perlu disesuaikan, karena biaya upah saja sudah mengalami kenaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, senada dengan Organda, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) juga mengapresiasi penurunan harga bahan bakar minyak yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi pihaknya meminta adanya bantuan penurunan harga komponen industri untuk menunjang bisnis transpotasi dan logistik.

    Wakil Ketua Aptrindo Bidang Sarana dan Prasarana, Sugi Purnoto menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) Rp500 atau sekitar 8,8% dari harga semula.

    “Kami mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut, tetapi kami berharap penurunan ini bisa diikuti oleh sejumlah penurunan harga komponen dari stakeholder sektor transportasi dan logistik,” ungkap Sugi kepada Bisnis, Rabu (30 Maret 2016).

    Sugi menyebutkan sejumlah penurunan yang harus dilakukan pasca penurunan harga BBM antara lain; penurunan bunga leasing, penurunan harga jual truk, penurunan biaya balik nama truk, serta penurunan harga ban dan suku cadang. Pasalnya, harga komponen mengacu pada harga BBM lama.

    Harga truk sejak akhir 2014 sampai 2016 ini masih mengalami kenaikan antara 10%-20%. Tak hanya itu, biaya balik nama truk juga masih tinggi antara Rp5 juta sampai Rp10 juta. Hal-hal semacam ini dikhawatirkan jika tidak diturunkan maka belum tentu harga transportasi bisa turun.

    “Selama ini komponen biaya tersebut masih memakai patokan harga BBM pada akhir 2014 lalu, atau saat harga solar sekitar Rp7500, kalau semua harga itu bisa diturunkan, barulah harga transportasi bisa turun,” sambung Sugi.

    Harga solar saat ini pun menurun cukup signifikan dari Rp5650 menjadi Rp5150. Penurunan ini diharapkan Sugi tak disertai dengan wacana pemerintah menerapkan cukai pada bahan bakar minyak (BBM) akan memberatkan penyedia jasa angkutan barang.

    Menurutnya, wacana dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengkhawatirkan pelaku usaha bahwa pemerintah berencana mengenakan cukai kepada masyarakat yang mengonsumsi BBM. Hal ini memberatkan konsumen terbesar BBM yakni pengusaha angkutan, termasuk angkutan barang.

    “Beban biaya jangan terlampau banyak, karena penurunan harga BBM sudah diikuti kenaikan upah. Jadi perlu dipertanyakan apakah penurunan harga BBM ini masih dikenakan cukai untuk menekan konsumsi BBM,” tuturnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.