Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Iuran BPJS Kelas III Tak Naik, Begini Ceritanya  

image-gnews
Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi, mengatakan hingga saat ini belum ada kabar terkait kapan revisi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dilakukan. Padaha, sudah dipastikan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta kelas III batal dinaikkan.

"Sejauh yang saya tahu, belum ada pernyataan akan revisi Peraturan Presiden," ujar Johan Budi saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Kamis, 31 Maret 2016.

Selain belum mengetahui kapan revisi Perpres 19 itu akan dilakukan, Johan mengaku belum tahu apakah kenaikan iuran BPJS untuk kelas I dan II tetap dilakukan esok hari, 1 April 2016, seperti yang tertulis di Perpres. Hal itu nantinya akan disampaikan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Baca Juga: Jokowi Heran Suku Bunga Kredit Bank Tetap Tinggi

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan iuran jaminan kesehatan bagi peserta kelas III tidak akan dinaikkan. Apabila mengacu pada Perpres, kenaikan iuran untuk peserta kelas III yang berasal dari pekerja bukan penerima upah adalah Rp 5.000 atau dari Rp 25.000 menjadi Rp 30.000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pramono mengatakan alasan di balik keputusan itu adalah untuk melindungi masyarakat kelas bawah. Selain itu, ada anggapan masyarakat kelas bawah masih membutuhkan perlindungan sesuai dengan yang diminta masyarakat.

Presiden Joko Widodo, kata Pramono, juga meminta peserta kelas III tidak menerima perlakuan diskriminasi. Bila ada peserta kelas III yang mesti mendapat perawatan di kelas I, pihak rumah sakit tidak boleh menolaknya. "Dulu tidak bisa. Sekarang tidak boleh ada diskriminasi seperti itu."

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

28 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Jokowi Beri 2 Jabatan Baru Luhut Setelah Sembuh Sakit, Salah Satunya Ketua TIM PLTN

19 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Beri 2 Jabatan Baru Luhut Setelah Sembuh Sakit, Salah Satunya Ketua TIM PLTN

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mendapat dua jabatan baru dari Jokowi di awal 2024. Salah satunya Ketua TIm PLTN. Berikut 21 jabatan lainnya.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


Anies Kritik Insentif Mobil Listrik, Kepala Staf SKP Moeldoko: Jalan Aja

15 Mei 2023

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat akan menyampaikan pidato politik dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day yang dihadiri perwakilan organisasi buruh hingga pengemudi ojek online (ojol). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anies Kritik Insentif Mobil Listrik, Kepala Staf SKP Moeldoko: Jalan Aja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal kritik Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ihwal pemberian insentif mobil listrik oleh pemerintah. Moeldoko mengaku tak pikir panjang soal kritikan tersebut.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dengan pengungsi saat untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Pada kunnjungan kali ini Jokowi direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Foto :  Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),