TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 500 per liter untuk premium dan solar per 1 April 2016. Penurunan tersebut juga disertai kebijakan Kementerian Perhubungan yang akan menurunkan tarif angkutan umum sebesar tiga persen.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tak hanya sebatas menurunkan harga saja. Namun harus diimbangi adanya upaya serius untuk memperbaiki rantai distribusi BBM, khususnya di luar Jawa, karena harganya masih terlampau tinggi.
"Sebab, di luar Pulau Jawa, persoalannya bukan hanya harga saja, melainkan juga rantai distribusi yang panjang karena minimnya infrastruktur (SPBU). Akibatnya, masyarakat di luar Pulau Jawa, apalagi di remote area, masih membeli BBM jauh di atas harga resmi," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Maret 2016.
Baca Juga: Harga Minyak Bersubsidi Turun Rp 500
Selain itu, kata Tulus, penurunan harga BBM hendaknya diikuti dengan perbaikan kualitas, seperti memperbanyak volume BBM dengan RON yang lebih tinggi, seperti Malaysia yang saat ini memasok BBM dengan RON 95. "Di Indonesia lebih dari 85 persen masih dipasok dengan BBM RON 88 (Premium). Sedangkan standar minimal Euro adalah Euro 2, dengan RON 92," katanya.
Tulus berujar, beberapa negara ASEAN, seperti Myanmar, mampu menyimpan cadangan BBM-nya selama tiga bulan, Jepang dan Korea cukup untuk digunakan dalam jangka waktu empat bulan. Berbeda dengan Indonesia yang cadangan volume BBM-nya hanya cukup untuk 19 hari.
Tulus mendesak pemerintah meningkatkan cadangan BBM paling tidak untuk jangka waktu tiga puluh hari "dengan cara membangun tangki timbun untuk memperbanyak atau menyimpan cadangan."
Baca: Jokowi: Di Indonesia Mau Bangun Kereta Cepat Saja Ramai
Terkait dengan tarif transportasi yang kabarnya akan diturunkan menjadi tiga persen, kata Tulus, Kementerian Perhubungan seharusnya tak hanya menurunkan tarif saja, tapi juga memastikan tarif angkutan, khususnya angkutan dalam kota. "Ini penting dilakukan agar menciptakan kepastian tarif bagi pengusaha angkutan dan konsumen angkutan umum," ujarnya.
Saat harga BBM resmi diturunkan, Tulus juga meminta pemerintah konsisten memonitor turunnya harga kebutuhan pokok di sisi retailer. Sebab, jika harga BBM turun, tapi harga komoditas bahan pangan tidak turun, patut diduga ada perilaku nakal dari para pelaku pasar, seperti praktek monopoli.
DESTRIANITA K.
