TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah berkoordinasi untuk menyelamatkan awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan upaya penangkapan terhadap pelaku juga bagian dari koordinasi.
"Bagaimanapun mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah kesatuan Republik Indonesia," kata Pramono di kantor Seskab, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.
Pramono menyebutkan koordinasi itu terdiri atas Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri sedang mengumpulkan sejumlah data. Sedangkan polisi dan TNI berupaya bekerja sama dalam membantu proses pembebasan sandera.
Pemerintah, ucap Pramono, belum bisa mengambil kesimpulan ihwal pelaku penyanderaan. Begitu juga soal keterkaitan pelaku dengan milisi atau kelompok Abu Sayyaf. Kalaupun ada yang menyebutkan pelaku penyanderaan mempunyai hubungan dengan Abu Sayyaf, Pramono mengatakan itu baru dugaan semata. "Ini kelompok perampok," ucapnya.
Perihal motif penyanderaan, Pramono menduga aksi tersebut hanya demi mengincar uang tebusan. Ia menduga besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pelaku. "Kami sedang pelajari dengan hati-hati," tuturnya.
Kapal Brahma 12 kemarin dibajak saat bertolak dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, menuju Filipina. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila membenarkan informasi tersebut. Belakangan, diketahui Kapal Brahma 12 milik PT Patria Maritime Lines, anak perusahaan PT United Tractors Pandu Engineering.
ADITYA BUDIMAN
