Siang Ini Paket Kebijakan XI Diluncurkan, Ada Poin Soal KUR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua dari kiri) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) saat konfrensi press mengenai rapat terbatas tentang daftar negatif investasi di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua dari kiri) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) saat konfrensi press mengenai rapat terbatas tentang daftar negatif investasi di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan lanjutan paket kebijakan ekonomi. Kali ini, paket kebijakan sudah memasuki jilid kesebelas.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada lima poin utama dalam paket kebijakan itu. "Siang ini, pukul 13.30 WIB, sebelum rapat terbatas kabinet, akan diumumkan," kata Pranomo di Kantor Seskab, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.

    Ia menjelaskan, dua poin utama dalam paket kebijakan itu adalah  memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bentuk perlindungannya berupa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). "Masyarakat perlu proteksi dalam menghadapi pertarungan ekonomi global," ucap Pramono.

    Baca: Tegakkan Aturan, Menteri Susi Bergeming Disurati Wapres Kalla  

    Berikutnya mengenai standardisasi wilayah pelabuhan. Tujuannya, Pramono berujar, untuk menekan biaya waktu sandar kapal atau masa inap di pelabuhan (dwelling time). Selain itu, pemerintah ingin mengoptimalkan kembali peran kantor pos. "Saat ini peran dan fungsi kantor pos banyak berubah, padahal mempunyai jaringan yang bagus."

    Pramono menambahkan, paket kebijakan akan diumumkan di kantor Presiden. Lebih lanjut, setelah mengumumkan paket kebijakan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar rapat terbatas.

    Ada dua agenda rapat terbatas. Pertama mengenai persiapan Asian Games 2018, terutama infrastruktur penunjang. Sedangkan kedua tentang tol laut dan dwelling time. "Karena ada dua ratas, makanya pengumuman paket kebijakan kami majukan," ucap politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.