Sensus Ekonomi 2016, Semua Aktivitas Niaga Akan Dilacak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Ketua BPS Suryamin dalam sebuah sesi pemaparan tentang BPS di kantor BPS, Senin 28 Maret 2016. Tempo/Diko

    Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Ketua BPS Suryamin dalam sebuah sesi pemaparan tentang BPS di kantor BPS, Senin 28 Maret 2016. Tempo/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik menyatakan akan mendata seluruh bidang usaha dan aktivitas niaga yang ada di Tanah Air. Sensus tersebut akan disematkan dalam sensus ekonomi 2016 yang dilakukan pada  Mei 2016 mendatang. "Kami akan mensensus 26-29 juta perusahaan non pertanian," ujar Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, di kantornya, Senin 28 Maret 2016.

    Sasmito mengatakan metodologi sensus akan disesuaikan  dengan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, Menengah untuk mendefinisikan skala perusahaan mulai dari omset, penyerapan tenaga kerja, anak perusahaan, hingga alamat perusahaan.
    Perusahaan kecil, kata Sasmito, akan beromset tak lebih dari Rp 4,8 miliar. Sedangkan perusahan menengah keatas akan didefinisikan dengan acuan omset lebih dari Rp 4,8 miliar dan Rp 50 miliar. "Perkiraan kami, ada 1-3 juta perusahaan menengah ke atas," kata dia.

    BPS menjamin, perusahaan berbasis internet takkan luput dari sensus. Kepala BPS, Suryamin mengatakan hasil sensus tersebut akan dipublikasikan akhir 2016 ini. Karena itu dia berharap pemerintah tak lagi memotong anggaran sensus yang semula Rp 3,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Musababnya, dana tersebut hampir 90 persennya digunakan untuk membayar tenaga surveyor yang berjumlah lebih dari 340 ribu orang.

    Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan memanfaatkan survei BPS tersebut. Menurutnya, sensus ekonomi 2016 tersebut bisa memperkaya basis pajak yang saat ini dimilikinya. Selain jumlah perusahaan, Ken mengatakan selama ini setia merujuk pada survei yang dilakukan BPS.

    Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga daya beli, ujarnya, merupakan basis data yang digunakan DJP untuk menentukan target penerimaan perpajakan selama ini.

    Selain itu, pendataan juga menjadi fokus Ken, lantaran dirinya dibebani target pajak Rp 1.360 triliun. Karena itu, sembari mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak April mendatang, Ken terus berupaya memperbanyak basis data. Intinya, kata Ken, data diperluas agar bisa dilakukan ekstenfikasi.

    ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.