Dirjen Pajak: Mahasiswa Berbisnis Jangan Lupa Bayar Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar Kojib, nama maskot dari Direktorat Jenderal Pajak turut hadir dalam acara penandatanganan addendum kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 19 Januari 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Gambar Kojib, nama maskot dari Direktorat Jenderal Pajak turut hadir dalam acara penandatanganan addendum kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 19 Januari 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastiadi mengatakan saat ini banyak mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk berbisnis, terutama bisnis online. Namun, kata Ken, banyak di antara mahasiswa yang berbisnis itu tidak  membayar pajak.

    "Mereka belum mengetahui kalau itu harus bayar pajak," kata Ken saat ditemui di ruang Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Maret 2016.

    Rencananya, para mahasiswa yang lulus atau sudah bekerja akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun Ken belum bisa menaksir jumlah penerimaan yang didapatkan dari rencana tersebut. Menurut dia, yang terpenting adalah niat seseorang ingin membayar pajak.

    "Target penerimaan tahun ini kan Rp 1.360 triliun, 28 persen naik dari tahun lalu,"katanya.

    Ketika ditanyakan apakah ada lagi target yang mau digaet selain mahasiswa, Ken menyatakan bahwa soal NPWP tak harus mahasiswa saja. "Siapapun yang punya penghasilan, dan dari manapun dalam bentuk apapun juga (wajib),"katanya.

    Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama perpajakan melalui riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Nantinya pemahaman tentang perpajakan direncanakan akan masuk di mata kuliah Kewirausahaan.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.