Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Paket Kebijakan Ekonomi Kesebelas Diumumkan Besok

image-gnews
Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Paket Kebijakan Ekonomi kesebelas akan diumumkan esok hari di Istana Merdeka. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan ekonomi terbaru itu akan memuat lima kebijakan.

"Saya sebenarnya masih mempertimbangkan apakah lima kebijakan itu kebanyakan atau tidak. Namun Presiden Joko Widodo sudah bilang besok diumumkan," ujar Darmin di kompleks Istana Negara, Senin, 28 Maret 2016.

Darmin melanjutkan, salah satu isi dari paket kesebelas itu terkait dengan dwelling time atau lama waktu bongkar-muat barang di pelabuhan. Lebih jelasnya, kebijakan yang disiapkan bertujuan untuk mempersingkat waktu dwelling time.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengeluhkan soal dwelling time yang masih panjang. Menurut Jokowi, dwelling time bisa mencapai lima hari, sementara harapan dia paling lama tiga hari saja.

Untuk mempersingkat dwelling time itu, kata Darmin, disiapkan kebijakan manajemen tunggal. Kebijakan manajemen tunggal bertujuan agar 18 kementerian yang berkaitan dengan operasi bongkar-muat barang tidak berbeda pandangan soal barang masuk jalur hijau atau merah.

Kebijakan itu diikuti dengan standar penilaian agar 18 kementerian memiliki acuan untuk menentukan barang masuk jalur hijau atau merah. Darmin mengaku sering menemukan 18 kementerian tersebut berbeda-beda pendapat soal barang masuk jalur hijau atau merah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, menurut Darmin, seharusnya tiap kementerian satu keputusan dalam menentukan satu barang masuk jalur hijau atau merah, misalnya. “Nah, sering kejadian dari sepuluh (kementerian) bilang hijau, delapan merah. Alhasil, masuknya jalur merah juga. Ini bikin lama. Seharusnya duduk bersama, tentukan masuk jalur apa," kata Darmin.

Darmin menambahkan bahwa paket kebijakan ekonomi kesebelas juga akan memuat kebijakan deregulasi. Namun Darmin enggan mengungkapkan apa empat kebijakan lainnya. "Tunggu saja besok diumumkan. Kalau saya ungkapkan sekarang, enggak seru," tuturnya.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki saat usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

14 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha
IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.


Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR kunjungi  posko masak bersama dibilangan Jakarta Selatan, Sabtu 6 Juni. Foto : Istimewa
Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).


Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Indonesia Millenial Summit di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO/Fajar Pebrianto
Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.


Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

11 Mei 2020

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

Jajak pendapat yang digelar Tempo.co selama sepekan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi Corona.


Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

4 Maret 2020

Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Presiden meminta masukan dari Apindo terkait pemerintahan ke depan, salah satunya tentang upaya peningkatan nilai ekspor. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

Penyusunan perangkat teknis yang memayungi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona akan kelar dalam waktu dekat.


4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

4 Maret 2020

Menko PMK Muhadjir Effendy berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Subekti
4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

Pemerintah tengah menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona.


Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

17 Februari 2020

Interior Wuhan Sport Center yang dipenuhi ratusan ranjang, di Provinsi Hubei, Cina, 12 Februari 2020. Gedung olahraga ini disulap menjadi rumah sakit sementara untuk menampung pasien virus Corona. Xinhua/Xiao Yijiu
Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

Pemerintah Cina siap meluncurkan paket stimulus ekonomi setelah negeri itu dihantam virus corona.


Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

14 Februari 2020

Turis mengenakan masker bedah saat mengunjungi di Merlion Park di Singapura, 28 Januari 2020. Di negara ini, 18 kasus corona telah dikonfirmasi. REUTERS/Feline Lim
Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

Menilai dampak virus corona lebih dahsyat dari SARS, pemerintah Singapura pun menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus.