Paket Kebijakan Ekonomi Kesebelas Diumumkan Besok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Paket Kebijakan Ekonomi kesebelas akan diumumkan esok hari di Istana Merdeka. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan ekonomi terbaru itu akan memuat lima kebijakan.

    "Saya sebenarnya masih mempertimbangkan apakah lima kebijakan itu kebanyakan atau tidak. Namun Presiden Joko Widodo sudah bilang besok diumumkan," ujar Darmin di kompleks Istana Negara, Senin, 28 Maret 2016.

    Darmin melanjutkan, salah satu isi dari paket kesebelas itu terkait dengan dwelling time atau lama waktu bongkar-muat barang di pelabuhan. Lebih jelasnya, kebijakan yang disiapkan bertujuan untuk mempersingkat waktu dwelling time.

    Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengeluhkan soal dwelling time yang masih panjang. Menurut Jokowi, dwelling time bisa mencapai lima hari, sementara harapan dia paling lama tiga hari saja.

    Untuk mempersingkat dwelling time itu, kata Darmin, disiapkan kebijakan manajemen tunggal. Kebijakan manajemen tunggal bertujuan agar 18 kementerian yang berkaitan dengan operasi bongkar-muat barang tidak berbeda pandangan soal barang masuk jalur hijau atau merah.

    Kebijakan itu diikuti dengan standar penilaian agar 18 kementerian memiliki acuan untuk menentukan barang masuk jalur hijau atau merah. Darmin mengaku sering menemukan 18 kementerian tersebut berbeda-beda pendapat soal barang masuk jalur hijau atau merah.

    Padahal, menurut Darmin, seharusnya tiap kementerian satu keputusan dalam menentukan satu barang masuk jalur hijau atau merah, misalnya. “Nah, sering kejadian dari sepuluh (kementerian) bilang hijau, delapan merah. Alhasil, masuknya jalur merah juga. Ini bikin lama. Seharusnya duduk bersama, tentukan masuk jalur apa," kata Darmin.

    Darmin menambahkan bahwa paket kebijakan ekonomi kesebelas juga akan memuat kebijakan deregulasi. Namun Darmin enggan mengungkapkan apa empat kebijakan lainnya. "Tunggu saja besok diumumkan. Kalau saya ungkapkan sekarang, enggak seru," tuturnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.