Jawa Timur Surplus Listrik 2.600 MW, Siap Layani Investor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga anggota Tim PDKB (Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan) PLN melakukan penggantian Pemutus Tenaga 150.000 Volt di Gardu Induk Rejoso Pasuruan, Jawa Timur (29/5). Pekerjaan ini dilakukan tanpa pemadaman listrik. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Tiga anggota Tim PDKB (Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan) PLN melakukan penggantian Pemutus Tenaga 150.000 Volt di Gardu Induk Rejoso Pasuruan, Jawa Timur (29/5). Pekerjaan ini dilakukan tanpa pemadaman listrik. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COJakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatat ketersediaan listrik di Jawa Timur saat ini mengalami surplus atau kelebihan daya pasok hingga 2.600 megawatt (MW). Manager Senior Public Relations PLN Agung Murdifi mengatakan daya mampu harian di Provinsi Jawa Timur mencapai 8.600 MW dengan beban puncak harian sebesar 6.000 MW.

    “Artinya, Jawa Timur mengalami surplus lebih dari 2.000 MW. Bila ada pembangkit bermasalah, pasokan itu nantinya bisa menggantikan,” ujar Senior Manager Public Relations Agung Murdifi dalam rilisnya, Senin, 28 Maret 2016.

    Jawa Timur, kata Agung, diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan ekonomi di daerah lain. Hal ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi para pelaku industri dan bisnis yang ingin berinvestasi di Jawa Timur. Sebab, ketersediaan pasokan listrik Jawa Timur mencukupi, bahkan mengalami surplus atau kelebihan pasokan daya.

    Tidak hanya bagi pelaku bisnis dan industri, ketersediaan energi listrik ini tentu juga diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga. Adapun saat ini total pelanggan rumah tangga di Jawa Timur mencapai 9.228.699 pelanggan.

    Menurut Agung, sumber listrik di Jawa Timur dipasok dari pembangkit listrik di sejumlah tempat di antaranya Probolinggo, Tuban, Gresik, dan Pacitan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.