Kongres Kebudayaan Mandar 2016 Angkat Isu Kemaritiman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok nelayan memberi makan ikan kerapu dalam keramba di perairan pulau Kolorai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, 12 November 2015. Perairan pulau itu merupakan jalur migrasi tuna dari Pasifik ke laut di nusantara dan sebaliknya. Dengan segala potensi kelautannya Morotai digadang-gadang menjadi sebuah kawasan Mega Minapolitan. ANTARA/Fanny Octavianus

    Kelompok nelayan memberi makan ikan kerapu dalam keramba di perairan pulau Kolorai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, 12 November 2015. Perairan pulau itu merupakan jalur migrasi tuna dari Pasifik ke laut di nusantara dan sebaliknya. Dengan segala potensi kelautannya Morotai digadang-gadang menjadi sebuah kawasan Mega Minapolitan. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Isu kemaritiman menjadi topik utama dalam Kongres Kebudayaan Mandar yang akan dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, akhir Mei 2016, di Mamuju,ibu kota Sulawesi Barat.

    "Pokok bahasan utama dalam kongres budaya ini adalah kebudayaan masyarakat maritim Mandar. Insya Allah, Pak Anies Baswedan direncanakan membuka secara resmi Kongres Kebudayaan Mandar dengan mengambil tema ‘Kebudayaan Maritim Mandar, Masa lalu, Hari ini dan Masa Depan’," kata Ketua Dewan Kebudayaan Mandar, Muhaimin Faisal, di Mamuju, Minggu, 28 Maret 2016.

    Pihaknya menargetkan peserta yang akan hadir lebih dari 300 orang, berasal dari beragam latar belakang pendidikan, profesi, dan keahlian, khususnya di bidang kebudayaan dan kemaritiman.

    "Selain acara inti, yakni membahas tentang kebudayaan maritim Mandar, di kongres mendatang akan diisi pameran buku, literasi media, ceramah ilmiah, dan pameran foto," tuturnya.

    Muhaimin menjelaskan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan rencana pembukaan acara kongres kebudayaan oleh Menteri Anies Baswedan.

    Ia menyebutkan, kongres ini membicarakan keberadaan peradaban maritim Mandar tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa permusyawaratan yang diselenggarakan di Luyo Tabasalah, yang menghasilkan perjanjian Allamungan Batu di Luyo.

    Isi pokok perjanjian itu adalah kesepakatan bersama untuk menjamin ketentraman kerajaan-kerajaan persekutuan. Itu sebabnya, pengaturan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu sungai) mengemban kewajiban menangkal musuh yang datang dari arah pedalaman, sementara Pitu Babana Binanga (tujuh kerajaan muara sungai) menangkal musuh yang datang dari arah laut.

    Persekutuan itu diibaratkan sebuah pupil mata yang terpadu warna hitam dan putih, paduan yang memfungsikan mata. Perjanjian Luyo kemudian dikenal dengan istilah Sipamandar, yang berarti saling menguatkan. Ini merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian pakta pertahanan di era moderen.

    Sejarah kebudayaan maritim penting untuk merekonstruksi dinamika kebudayaan di Nusantara, yang pernah berjaya di masa lampau, jauh sebelum kolonialisme tiba. Kota-kota kerajaan yang berada di pesisir pantai wilayah Sulawesi Barat dulunya kota-kota pelabuhan yang menjadi titik simpul perdagangan laut, yang juga menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah di dunia.

    Ironisnya, setelah kemerdekaan, perhatian pemerintah terhadap sektor kemaritiman justru minim dibanding sektor lainnya.

    Koordinator Pengarah (steering committee) Kongres Kebudayaan Mandar, Asmadi Alimuddin, menambahkan, tema kongres tentang kemaritiman sesuai dengan tujuh misi pembangunan nasional Jokowi-Jusuf Kalla sebagai penjabaran dari visi pembangunan nasional 2015-2019, yakni enam poin di antaranya mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

    "Kami mengajak semua masyarakat, pemerintah, media massa, pihak swasta, seniman, budayawan, kalangan akademisi, pegiat dan aktivis budaya, serta kalangan profesional bekerja sama menyukseskan pelaksanaan kongres ini," Kata Asmadi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.