TEMPO.CO, Jakarta - Alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi keberadaan sawah di tanah air. Pemerintah Kota Palembang berkomitmen menjaga lahan sawah di perkotaan dari potensi alih fungsi lahan seiring maraknya pembangunan di kota metropolis tersebut.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan salah satu upaya pemerintah kota menjaga sawah di Palembang adalah dengan pemberdayaan, seperti peningkatan produktivitas serta perbaikan infrastruktur.
“Harapannya jangan sampai terjadi alih fungsi lahan, kami dorong masyarakat jangan sampai jual lahannya. Kalau bisa menghasilkan, mengapa mesti dijual?” ujarnya saat panen padi IP 200 di Kecamatan Kalidoni, Palembang, Kamis (24 Maret 2016), seperti diberitakan Antara, Jumat, 25 Maret 2016.
Harno memaparkan saat ini sudah ada sawah yang bisa dua kali panen dalam setahun dengan tingkat produktivitas gabah kering sekitar 4,7 ton per hektare.
Menurut dia, angka produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman (IP) itu sudah cukup baik dan bisa meningkatkan taraf hidup petani di perkotaan. Apalagi, lanjut dia, pemkot tengah berupaya membangun irigasi untuk mengairi persawahan di kota itu. “Kami sedang koordinasi dengan pusat, mudah-mudahan tahun ini kalau tidak tahun 2017 bisa dibangun irigasi,” katanya.
Pemkot mencatat luasan areal sawah di Palembang mencapai 6.180 hektare yang mayoritas merupakan sawah lebak dan pasang-surut. Selain dukungan infrastruktur dan peningkatan produktivitas, Harno menambahkan, perlindungan sawah di Palembang juga sudah diatur dalam regulasi pemkot.
Harno mengatakan dukungan itu terlihat dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palembang yang masih menyediakan areal sawah di perkotaan. “Kan sudah ada di RTRW, sawah ini juga untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), ini upaya kami mempertahankannya,” katanya.
