BPJS Akan Beri Sanksi bagi Rumah Sakit yang Curang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga mendaftar berobat dengan sistem BPJS di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1).  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Seorang warga mendaftar berobat dengan sistem BPJS di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS, Bayu Wahyudi, berjanji akan menertibkan rumah sakit maupun BPJS daerah yang curang terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

    "Kami akan menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat jika ada kecurangan yang dilakukan BPJS daerah maupun rumah sakit rujukan dan jika terbukti akan kami lakukan tindakan penertiban," kata Bayu Wahyudi pada diskusi "Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

    Wahyudi mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan adanya rumah sakit swasta di Jabodetabek yang meminta pembayaran kepada pasien hingga belasan juta rupiah, tetapi tanpa ada perincian penggunaan dan pelayanan jasa medis maupun kwitansinya.

    Menurut dia, laporan seperti itu terjadi di beberapa daerah dan BPJS Pusat akan menelusurinya untuk mencari tahu persoalan sebenarnya. "Kalau terbukti ada kerja sama yang tidak baik antara BPJS daerah dan rumah sakit setempat, akan dilakukan penertiban," katanya.

    Ia menegaskan bahwa sanksi paling berat yang akan jatuhi adalah rumah sakit tersebut akan diputus kontraknya, tidak lagi menjadi mitra BPJS Kesehatan.

    Mantan Direktur Utama RSU Hasan Sadikin Bandung ini menyatakan masih baru menduduki jabatannya di BPJS sehingga masih akan mengumpulkan data-data lebih banyak dari pengaduan masyarakat.

    Dari beberapa daerah lainnnya, kata dia, juga ada pengaduan serupa. "BPJS banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Kami akan memilah dan mempelajari pengaduan tersebut," katanya.

    Dia menegaskan, BPJS pada prinsip memberi pelayanan secara transparan kepada masyarakat, tetapi sosialisasinya yang sangat minim.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.