RUPS, BRI Ganti Dua Direksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BRI Asmawi Syam (ketiga kiri) berjabat tangan dengan jajaran direksi seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Direktur Utama BRI Asmawi Syam (ketiga kiri) berjabat tangan dengan jajaran direksi seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sepakat untuk mengganti dua direksi mereka. Selain direksi, BRI juga menambah satu orang komisaris.

    Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan bahwa pergantian direksi dilakukan karena masa jabatan mereka telah habis. "Pak Gatot Mardiwarsisto dan Pak Toni Soetirto digantikan oleh Pak Sis Apik Wijayanto dan Pak Priyastomo,” kata Asmawi, saat melakukan jumpa pers di kantornya, Rabu 23 Maret 2016. Adapun satu komisaris baru bernama Mahmud.

    Dalam RUPST hari ini, para pemegang saham juga menyutujui pengalihan saham tresuri untuk digunakan dalam Program Kepemilikan Saham bagi manajemen dan pekerja perseroan. BRI, kata Asmawi, telah melakukan pembelian kembali atau buy back saham sebanyak 221 juta lembar. Pembelian itu dilakukan dalam kurun waktu 12 Oktober 2015 hingga 12 Januari 2016.

    Persetujuan lain dari RUPST adalah pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 7,61 triliun atau Rp 311,66 per saham. Jumlah itu setara 30 persen dari laba bersih perseroan tahun lalu.

    Asymawi mengatakan bahwa keputusan itu diambil oleh mayoritas pemegang saham yang hadir. "Ada 83 persen perwakilan pemegang saham," ujar dia. Adapun sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan. Menurut dia, tahun ini perseroan akan mendorong optimalisasi bisnis berbasis teknologi satelit dengan fokus ekspansi di pasar domestik dan regional.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.