Ricuh Taksi Online, DPR Ancam Revisi UU Lalu Lintas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pekerja transportasi darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negeara, Jakarta, 14 Maret 2016. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah pengemudi transportasi darat seperti, Taxi, Bajaj, Angkutan umum, Angkutan kota, Ojek pangkalan, dll. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ribuan pekerja transportasi darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negeara, Jakarta, 14 Maret 2016. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah pengemudi transportasi darat seperti, Taxi, Bajaj, Angkutan umum, Angkutan kota, Ojek pangkalan, dll. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menuturkan pihaknya akan meninjau kembali Undang-undang tentang lalu lintas, sehubungan dengan kericuhan penolakan layanan transportasi berbasis online oleh sopir angkutan umum karena keberadaannya dianggap ilegal.

    Ade menuturkan tak menutup kemungkinan jika ke depan juga akan dilakukan revisi Undang-undang lalu lintas sebagai bentuk penyesuaian. "Ya kalau memang revisi diperlukan ya kita lakukan, kalau tidak perlu ya tidak usah," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 22 Maret 2016.

    Menurut Ade, saat ini hal penting yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah mendengarkan pendapat dan aspirasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah ataupun pelaku bisnis transportasi online dan transportasi konvensional. "Saya dapat masukan yang lebih lengkap lagi dari pemangku kepentingan, pelaku bisnis, semuanya kita dapat masukan yang baik," ujarnya.

    Ade menjelaskan, pihaknya juga akan segera memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, terkait hal ini. "Tentu saja pasti berdasarkan keadaan ini kita akan melakukan pemanggilan," ucap dia.

    Ade menuturkan pemanggilan tersebut kemungkinan akan dilakukan awal setelah masa reses anggota dewan, yaitu pertengahan April mendatang. Namun, menurut dia jika dibutuhkan untuk koordinasi segera, maka pemanggilan tersebut dilakukan lebih cepat. "Kita lakukan sesegera mungkin, pimpinan DPR dulu melakukan komunikasi dengan pihak terkait dan pemerintah untuk mencari solusi," katanya.

    Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD se-Jabodetabek hari ini menggelar aksi demonstrasi tersebut di sejumlah lokasi. Lokasi tersebut di antaranya terjadi di Jalan Gatot Soebroto dan jalan tol arah DPR Senayan. Para pendemo juga bergerak ke arah Balaikota DKI Jakarta, Istana Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    Tak hanya itu, di sejumlah titik aksi anarkis terjadi terhadap pengemudi layanan transportasi online. Benturan antara pengemudi transportasi konvensional seperti taxi dan bus dengan pengemudi ojek online pun tak terhindarkan.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.