JK: Tingginya Anggaran Tak Linear dengan Pertumbuhan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan peningkatan anggaran yang tinggi dalam sepuluh tahun terakhir disebabkan oleh tingginya anggaran operasional pemerintah. Karena itu, tingginya anggaran tidak dibarengi dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. 

    “Tingginya anggaran tidak linear dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar Kalla dalam rapat kerja pemerintah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa, 22 Maret 2016. 

    Karena itu, menurut Kalla, penggunaan anggaran harus efektif. “Kita evaluasi ulang efektivitas itu agar anggaran benar-benar ditujukan untuk pembangunan bangsa, bukan pembangunan kementerian," ujarnya. Sebab, penggunaan anggaran yang efektif harus menimbulkan efek ganda yang besar.

    Sebelumnya, Kalla menegaskan, setiap kementerian harus memiliki tujuan dan target dalam menyusun anggaran. Pemerintah pun bertugas menggerakkan anggaran sekaligus masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan. "Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pertumbuhan ditentukan oleh investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat," katanya.

    Jadi, ujar Kalla, semua kementerian dan lembaga harus membantu masyarakat untuk meningkatkan investasi. "Kita harus bertindak supaya masyarakat bergerak, bukan malah menghalanginya. Semua kementerian harus terbuka dan mendorong masyarakat bekerja benar," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.