TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengadaan lahan untuk tol Surabaya Mojokerto (Sumo) dapat tuntas seluruhnya dalam tiga bulan mendatang guna mengejar target beroperasi penuh pada tahun depan. Hingga saat ini, baru sekitar 87% dari total 280,26 hektare lahan yang berhasil dibebaskan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W. Husaini Hediyanto mengatakan pengadaan lahan itu akan mengandalkan dana talangan dari investor.
Tinggal 13%, bisa diselesaikan dalam tiga bulan. Kita akan pinjam uang Jasa Marga untuk pembebasan lahannya. Nominalnya sekitar Rp300 miliar, ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20 Maret 2016).
Meski demikian, dia mengaku bahwa mekanisme dana talangan dari investor untuk pembebasan lahan ini tidak semudah yang dia kira. Pasalnya, pemerintah masih harus membuat aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme dana talangan ini sebagai aturan turunan dari Perpres 30/ 2015 tentang penyelenggaraan tanah bagi kepentingan umum yang mamfasilitasi dana talangan bagi badan usaha untuk pembebasan lahan proyek infrastruktur.
Mekanisme meminjam uang dari swasta ini tidak mudah, ada mekanisme pembuatan prosedur dan regulasi yang harus dibuat lagi, tapi saya sudah mendesak. Mudah-mudahan menteri keuangan ada solusi, ujarnya.
Dia menambahkan tol Sumo sepanjang 36,27 kilometer tersebut memerlukan dana senilai Rp556 miliar untuk pembebasan lahan. Pembebasan tanah tol Sumo dilakukan terhadap tiga Kabupaten yaitu Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto serta satu kota yaitu Surabaya.
Selain seksi IV yakni ruas Krian-Mojokerto sepanjang 18,47 Km baru beroperasi, bagian dari tol Sumo lainnya yang telah beroperasi adalah seksi IA ruas Waru Sepanjang (2,3 Km). Seksi ini telah lebih dulu dibuka s sejak Agustus 2011.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga, hingga saat ini pengadaan lahan untuk Seksi II WRR-Driyorejo (5,1 kilometer) sudah mencapai 67,75% dan Seksi III Driyorejo-Krian (6,1 kilometer) mencapai 76,72%. Adapun perkembangan tertingg iterdapat pada seksi IB SepanjangWRR (4,3 kilometer), dengan pengadaan lahan sebesar 94,91% dan konstruksi 62,85%.
Pemerintah memberikan konsesi selama 42 tahun kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) selaku Badan Usaha Jalan (BUJT) Jalan Tol Sumo. Perusahaan itu dimiliki oleh PT Jasa Marga sebesar 55%, PT Moeladi 25% dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 20%.
Hediyanto menuturkan, tol Sumo seksi IV dibangun karena jalan nasional yang ada tidak sanggup menerima beban truk-truk industri yang melintas yang berakibat kemacetan, sehingga pengguna jalan menjadi tidak nyaman, khususnya yang mengarah ke Tanjung Perak dan arah Gresik.
Dengan adanya tol ini, apalagi jika tol Surabaya Mojokerto sudah beroperasi penuh, ekonomi dapat meningkat, karena akan mempermurah ongkos transportasi, sambungnya.
Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengungkapkan perusahaan bersedia memberikan dana talangan untuk lahan. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian mekanisme pengembalian dana tersebut dari pemerintah.
"Kalau itu (dana talangan) merupakan sesuatu yang harus kita lakukan ya kita lakukan dong, kita gak boleh idle waktu. Kan asal ada kepastian dana talangan kita itu akan diganti," ujarnya.
Dia menambahkan, pengoperasian tol Sumo seksi IV merupakan bagian dari rencana perseroan yang akan membuka tiga ruas baru tahun ini. Setelah Sumo, JSMR tengah mengupayakan beroperasinya jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,5 kilometer yang menjadi bagian dari tol Semarang-Solo dan SoloNgawi seksi Kertarsuro-- Sragen sepanjang 35 kilometer.
"Mudah-mudahan ada tambahan ruas lain tapi kita lihat progresnya dulu karena masalahnya tanah," tambahnya.
