Proses Sengketa Kapal Cina Dilimpahkan ke Kemenlu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Menteri Susi Pudjiastuti, dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan pejabat kedutaan Cina di Jakarta, Indonesia, 21 Maret 2016. karena intervensi ini, pemerintah berencana membawa sengketa wilayah maritim tersebut ke pengadilan internasional, REUTERS/Beawiharta

    Ekspresi Menteri Susi Pudjiastuti, dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan pejabat kedutaan Cina di Jakarta, Indonesia, 21 Maret 2016. karena intervensi ini, pemerintah berencana membawa sengketa wilayah maritim tersebut ke pengadilan internasional, REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.COJakarta - Sengketa dugaan pencurian ikan ilegal yang dilakukan kapal Kway Fey 10078 milik Cina telah dilimpahkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk penindaklanjutan diplomasi.

    Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan Menteri Luar Negeri akan mewakili protes pemerintah Indonesia dengan mengirimkan nota keberatan diplomatik kepada Cina, yang diduga menghalangi praktek penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. “Bu Menlu akan segera menyelesaikan dengan Cina dan mengirimkan nota protes diplomatik,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 21 Maret 2016.

    Sebelumnya, Susi meminta pemerintah Cina menyerahkan kembali kapal Kway Fey 10078 ke tangan aparat Indonesia. Pemerintah Cina santer dikabarkan mengklaim laut kepulauan Natuna, yakni wilayah tempat kapal ditemukan melintas, sebagai kawasan zona penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone/TFZ) negeri itu.

    Pemerintah tidak mengenal konsep TFZ seperti yang diklaim Cina dan menyatakan bahwa Kway Fey 10078 terbukti masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Sehingga kapal patroli Indonesia berhak menghampiri kapal itu dan menangkapnya,” ujarnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.