Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi Akan Laporkan Cina ke Pengadilan Internasional  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Detik-detik peledakan kapal MV Viking buronan Interpol Norwegia di Kawasan Cagar Alam Pasir Putih, Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, 14 Maret 2016. Kapal yang ditangkap di perairan Indonesia ini akan dijadikan monumen setelah diledakkan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Detik-detik peledakan kapal MV Viking buronan Interpol Norwegia di Kawasan Cagar Alam Pasir Putih, Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, 14 Maret 2016. Kapal yang ditangkap di perairan Indonesia ini akan dijadikan monumen setelah diledakkan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam akan melaporkan Cina ke pengadilan internasional untuk hukum laut (The International Tribunal for the Law of the Sea ) jika tetap melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. "Sebab, cepat atau lambat, masalah ini harus jelas," kata Susi saat konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Maret 2016.

Sebelumnya, kapal Kway Fey 10078 asal Cina tertangkap sedang mencuri ikan di wilayah Indonesia, Sabtu, 19 Maret 2016. Namun Cina membantah dengan mengatakan lokasi pemancingan itu masuk wilayah penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone).

Penangkapan yang dilakukan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi di posisi 05°05,866'N. 109°07, 046'E jarak 2,7 mil haluan 67°. Susi berkeras wilayah itu tidak masuk wilayah penangkapan ikan Cina. Ia bahkan mengatakan istilah traditional fishing zone yang dikatakan Cina tidak ada dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dalam UNCLOS, yang diakui adalah traditional fishing rights. Kondisi ini hanya bisa dilakukan jika terjadi kesepakatan di antara dua negara atau lebih untuk melaksanakan traditional fishing rights. Saat ini, Indonesia hanya menjalin kesepakatan traditional fishing rights dengan negara Malaysia. Itu pun hanya untuk satu wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. "Klaim pemerintah Cina tak betul dan tak berdasar," ujar Susi.

Selain melanggar batas, Susi juga menuding aktivitas pencurian ikan yang dilakukan kapal Kway Fey sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah Cina dalam mengatasi illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing. Padahal, menurut dia, sejak November 2014, Indonesia dan Cina berkali-kali menggelar pertemuan dan menyepakati untuk memerangi IUU fishing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi, saat proses penyitaan kapal Kway Fey, pemerintah Cina justru malah menghalangi dengan menabrakkan kapal pengawal pantainya agar Kway Fey tak bisa disita. "Dengan begitu bagusnya hubungan Cina dengan Indonesia, hubungan investasi, dan sebagainya, tak sepantasnya IUU fishing ini dibela atau diproteksi. Kan, sayang hubungan bilateral yang baik ternoda oleh IUU fishing," tutur Susi.

Susi menegaskan bahwa IUU fishing adalah masalah besar di Indonesia yang merupakan negara maritim. IUU fishing membuat penghasilan para nelayan berkurang, bahkan mereka bisa kehilangan pekerjaan.

EGI ADYATAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

15 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

23 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

24 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

28 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

29 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

29 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

46 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

47 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

55 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.