TEMPO.CO, Sampang - Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian perdana Waduk Nipah di Kabupaten Sampang, Sabtu, 19 Maret 2016. Presiden berharap waduk yang sempat mangkrak sejak 1993 karena ada penolakan warga itu bisa menjadi solusi masalah kekurangan air untuk pertanian di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuates dan Kepatapang.
"Air dari waduk ini bisa mengairi 1.150 hektare sawah warga," kata Jokowi.
Pembangunan Waduk Nipah, menurut Jokowi, sebenarnya telah dicanangkan sejak 1973, tapi baru pada 1982 pembebasan lahan dimulai. Ketika pembangunannya di mulai pada 1993, muncul penolakan dari warga. Bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Empat warga tewas dalam bentrok itu. Pembangunan sempat terhenti tapi dilanjutkan kembali, dan kembali terhenti pada 2008 karena masalah pembebasan lahan.
Tahun lalu, Jokowi menambahkan, dia mencari jalan keluar agar Waduk Nipah bisa dioperasikan tanpa terhambat pembebasan lahan. Solusinya adalah memotong tinggi bendungan dari 36 meter menjadi 33 meter. Dampaknya, daya tampung waduk berkurang dari 7 juta meter kubik air menjadi 4 juta meter kubik air.
"Tapi yang penting waduk ini bisa digunakan untuk kepentingan warga," ujarnya.
Baca Juga:
Presiden Jokowi menuturkan masalah yang terjadi pada Waduk Nipah sama dengan pembangunan Waduk Jati Gede di Jawa Barat, yaitu penolakan warga. Jokowi menceritakan, Waduk Jati Gede dicanangkan pada 1961, tapi proyeknya mandek karena ada penolakan warga, meski sebagian pembebasan lahannya telah dibayar pemerintah. "Lima puluh lima tahun Waduk Jati Gede mandek."
Karena tak segera dicarikan jalan keluar, menurut Jokowi, warga yang telah direlokasi akhirnya kembali lagi ke lahan mereka dan mendirikan bangunan. Saat pemerintah hendak melanjutkan pembangunan, warga kembali meminta ganti rugi, padahal dulu lahan itu telah dibeli pemerintah. "Solusinya, ya, lahan yang sudah dibebaskan, dibebaskan lagi. Tapi ini jangan ditiru," tutur Jokowi.
Sampai tahun lalu, Jokowi menambahkan, dari 10.500 kepala keluarga di Jati Gede, masih tersisa 614 keluarga yang lahannya belum dibeli pemerintah.
"Kalau pendekatan pemerintah ke masyarakat benar, pasti berjalan baik," ucapnya. Bila daya tampungnya telah mencapai 100 persen, Waduk Jati Gede mampu untuk mengairi 90 ribu hektare lahan pertanian.
MUSTHOFA BISRI
