Sensus Ekonomi, Petugas BPS Sulit Dapat Data Pengusaha

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto

    Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan kesulitan dalam melakukan sensus ekonomi terletak pada usaha menengah dan besar, di mana agak sulit menemui orang yang bertanggung jawab memberikan data.

    "Kami harus janjian dahulu, dan lain-lain, ini mohon bantuannya agar responden permudah," kata Suryamin saat konferensi pers sensus ekonomi 2016 di kantor BPS, pada Jumat 18 Maret 2016.

    Suryamin menjelaskan bahwa sebenarnya jika ada pihak yang menolak BPS, bisa dikenakan sanksi dan sanksinya itu beragam menurut UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. "Ada kurungan, ada denda," ia menjelaskan.

    Ia melanjutkan meski begitu sebenarnya, BPS juga diberikan tanggung jawab besar, karena mereka bertanggung jawab atas data-data responden yang mereka pegang itu. Mereka harus menjaga kerahasiaan data tersebut, karena data tersebut bocor ke pihak luar, mereka juga akan mendapatkan sanksi.

    Suryamin menjelaskan bahwa error yang mungkin terjadi adalah non sampling error. Ia mencontohkan non sampling error itu seperti responden berbohong, mengecil-ngecilkan usahanya, atau bahkan membesar-besarkan usaha yang dimilikinya.

    Hasil sensus ekonomi ini, ditargetkan akan segera bisa dirilis pada akhir tahun ini menurut Suryamin. Ia mengatakan pada Desember nanti sudah bisa keluar hasil kerja timnya selama bulan Mei nanti.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.