Dubes Inggris: RI Bisa Duduki Peringkat Keenam Ekonomi Dunia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, berorasi di acara solidaritas untuk tragedi bom Thamrin. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, berorasi di acara solidaritas untuk tragedi bom Thamrin. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.COJakarta - Indonesia dinilai bisa menjadi kekuatan ekonomi besar dunia pada 2030, bahkan masuk posisi 10 besar. "Apakah bisa mencapai peringkat keenam atau ketujuh, tergantung hasil pemerintah Jokowi," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam “Forum Dialog Investasi” di Hotel Le Meridien, Kamis, 17 Maret 2016.

    Malik melanjutkan, Indonesia dipercayai negara-negara di dunia memiliki potensi yang besar. Namun tetap ada hambatan-hambatan yang harus diatasi, seperti regulasi dan infrastruktur. "Saya lihat Presiden fokus pada dua hal itu,” tuturnya.

    Malik menjelaskan, semua negara membutuhkan regulasi. Namun regulasi yang diperlukan adalah yang simpel, konsisten, dan transparan. "Yang sering saya dengar dari para pelaku usaha asal negara saya adalah keluhan regulasi di Indonesia tak konsisten dan tak transparan."

    Hambatan kedua yang dihadapi investor adalah kondisi infrastruktur yang belum baik. Walhasil, biaya logistik menjadi sangat mahal. Meski begitu, ia masih percaya Indonesia bisa mencapai posisi 10 besar kekuatan ekonomi pada 2030. "Kami ingin melihat Indonesia berhasil."

    Staf Ahli bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Menteri Koordinator Perekonomian, Bambang Adi Winarso, mengatakan pemerintah terus berusaha mempermudah masyarakat memulai usaha. Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa cara untuk memudahkan masyarakat memulai usaha, yang pada intinya mendorong dan memudahkan masyarakat melakukan usaha.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.