Panen Raya, Bulog Jateng Buka Pelayanan di Akhir Pekan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jawa Tengah (Jateng) bakal melayani petani pada akhir pekan guna memaksimalkan penyerapan beras yang dimulai saat panen raya pada bulan ini.

    Saat ini, penyerapan digencarkan karena beberapa daerah di Jateng mengadakan panen raya. 

    Kepala Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengatakan instansinya mendapat penugasan dari pemerintah untuk ikut mengintervensi dan menyerap gabah dari panen raya yang berlangsung dari Maret sampai April ini. 

    Untuk Publik Service Obligation (PSO), ujarnya, Bulog Jateng diberi anggaran dari pusat senilai Rp4 triliun untuk serapan gabah sebanyak 500.000 ton gabah untuk diserap.

    Dana tersebut hanya bisa dipakai untuk membeli 500.000 ton gabah dari petani. Padahal, panen raya di Jateng tahun 2015 berpotensi menghasilkan 11,3 juta ton. 

    "Biar serapan gabah maksimal, kami berikan pelayanan di akhir pekan," ujarnya, Rabu (16 Maret 2016).

    Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Bulog menyediakan layanan akhir minggu, sehingga, petani tetap bisa melakukan transaksi gabah, walaupun di hari libur.

    Permintaan tersebut disampaikan Ganjar untuk menyukseskan Program Serbu Serap Gabah Petani (Sergap) yang dirilis oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    "Selama Maret hingga awal April ini, Bulog harus standby. Bahkan, melakukan layanan khusus pada akhir minggu. Jadi, weekend services-nya dibuka," tegasnya.

    Ganjar juga mengingatkan, penyuluh untuk ikut melakukan penyerapan gabah. Apalagi, Menteri Amran Sulaiman sebelumnya sudah memerintahkan agar penyuluh yang akan diangkat, wajib menyerap gabah.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.