Fadli Zon: Transportasi Online Sebaiknya Diatur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pemerintah sebaiknya jangan menutup transportasi berbasis online, tetapi keberadaannya diatur  agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

    "Aturan tersebut diharapkan tidak mematikan pekerjaan lain yang sudah ada sebelumnya," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR MPR, Jakarta, 16 Maret 2016

    Menurut Fadli,  transportasi online saat ini sangat membantu masyarakat dan dibutuhkan. Sebab kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang sulit. "Ini kan membantu orang mendapatkan pekerjaan melalui online. Sah-sah saja," katanya.

    Baca Juga: Pemblokiran Aplikasi Grab-Uber Belum Dipastikan

    Fadli berujar banyak masyarakat yang terbantu harus menjadi dasar pemikiran  pemerintah mempertimbangkan keberadaan transportasi online. "Kecuali ekonomi kita sudah bagus tidak perlu lapangan kerja karena semua orang sudah bekerja."

    Ia membandingkan manfaat aplikasi online yang diterapkan di negara-negara lain. Di Amerika dan Eropa aplikasi online membantu pemerintah dalam  pendataan angkutan umum sehingga tidak ada angkutan yang liar.

    "Enggak apa-apa lah diatur lagi dalam situasi saat ini Pemerintah harus lebih fleksibel untuk melihat itu," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.