TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan ada dua hal yang menjadi momok bagi para aparatur birokrasi di instansi pemerintahan.
“Pertama, adalah korupsi dan kedua adalah keberpihakan kepada partai politik. Ini menjadi hantu bagi para PNS (pegawai negeri sipil),” katanya dalam acara Peringatan Hari Bhakti Rimbawan di Jakarta, hari ini, Rabu (16 Maret 2016).
Siti berujar, praktik korupsi di birokrasi pemerintah dapat meliputi tiga hal. Pertama, kegagalan menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka. Kedua, mendapatkan sesuatu yang menguntungkan pribadi atau private gain.
“Ketiga, adalah ketidakdisiplinan dalam administrasi maupun anggaran,” tutur politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Selain menjauhi korupsi, Siti juga mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga jarak dari pengaruh parpol. Menjelang Pemilu 2019, dia memprediksi akan semakin banyak politisi yang mendekat kepada instansi pemerintah baik untuk mendulang suara maupun meraup sokongan finansial.
“Proses pemilu sudah dimulai setahun sebelumnya atau 2018. Pada 2017 pasti makin banyak mendekat kepada kita,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah ini.
Kendati sebagai kader parpol, Siti memastikan, dirinya tegas memisahkan antara tugas-tugas kepartaian dan pemerintahan. Setelah ditunjuk menjadi menteri, dia mengaku hanya mengacu pada perintah undang-undang yakni untuk membawa misi kepentingan publik.
“Etos kerja inilah yang harus dimiliki oleh setiap rimbawan (pegawai KLHK) di manapun posisi atau jabatan mereka,” tuturnya.
