Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ResponsiBank Gagas Green Banking Pengusaha Sawit

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan  kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May
Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Naiknya permintaan minyak sawit selama satu dekade belakangan berimplikasi pada makin masifnya ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia melalui peningkatan produksi dan pembukaan lahan untuk perkebunan.

Koalisi ResponsiBank yang yang terdiri dari Perkumpulan Prakarsa, YLKI, WALHI, PWYP Indonesia, ICW, INFID serta Transparansi untuk Keadilan berupaya mendorong industri perbankan yang lebih baik dan bertanggungjawab, sebagai bagian dari dari Jaringan Fair Finance Guide International (FFGI) di sepuluh negara.

 

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (15 Maret 2016), Rotua Tampubolon, koordinator Koalisi ResponsiBank dari Perkumpulan Prakarsa mengatakan sebagai pihak yang memiliki peran intermediasi untuk menyalurkan dana masyarakat ke sektor bisnis, bank perlu menerapkan aturan terkait sustainability dalam kebijakan kredit dan investasi mereka. Salah satunya dengan mengikuti panduan Roadmap Keuangan Berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

 

"Perusahaan kelapa sawit melakukan greenwashing dengan menggunakan istilah sustainable sebagai pencitraan semata, tanpa benar-benar mengindahkan prinsip keberlanjutan dalam operasional usaha mereka," ujar Rotua.

 

Ketika bank memberikan kredit kepada perusahaan perkebunan sawit yang membuka lahan dengan menggunduli hutan atau mengeringkan rawa gambut, mengusir penduduk asli dari tempat tinggal mereka dengan cara-cara kekerasan, serta membuang limbah serampangan yang mencemari sumber air dan pangan masyarakat lokal, maka secara tidak langsung bank sudah terlibat dalam kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

 

Rahmawati Retno Winarni, peneliti dari Transformasi untuk Keadilan menambahkan, tanggung jawab atas kerusakan ekologi yang telah terjadi harus diemban oleh berbagai pihak di dalam value chain bisnis di sektor sumber daya alam, termasuk perbankan.

 

"Perbankan memiliki peluang besar untuk melakukan perbaikan dan pencegahan atas kerusakan ekologi yang lebih buruk," ujar Rachmawati.

 

Bank harus membuat aturan tegas sebelum meyalurkan kredit dan investasi untuk menjamin agar perusahaan benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan, tidak merusak lingkungan, dan menjunjung tinggi HAM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

1 hari lalu

Gestur Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Terbit diperiksa sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Polda Sumatera Utara dalam perkara pidana umum setelah terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.TEMPO/Imam Sukamto
Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim menyatakan Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti bersalah dalam kasus kerangkeng manusia tersebut


Terkini Bisnis: Jokowi Setujui Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa Digabung dengan BPDPKS, Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

3 hari lalu

Presiden Jokowi Widodo menyiram pohon Kelapa Sawit usai ditanamnya di kebun kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, 27 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Terkini Bisnis: Jokowi Setujui Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa Digabung dengan BPDPKS, Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan BPDPKS.


Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Jokowi menyetujui pembentukan badan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).


Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

4 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menggelar rapat internal mengenai pengelolaan sawit di Istana Kepresidenan


Manfaat Biodiesel dalam Pengembangan Energi Hijau

9 hari lalu

Petugas mengisi bahan bakar B30 pada kendaraan saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan
Manfaat Biodiesel dalam Pengembangan Energi Hijau

Biodiesel memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada transformasi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan.


Kejaksaan Agung Sita Dua Perusahaan Milik Raja Timah Bangka Tamron, Petani Sawit Demo

40 hari lalu

Petani kelapa sawit Bangka Tengah dan Bangka Selatan demo  di Gedung Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Senin, 3 Juni 2024, usai kejagung menyita dan memblokir rekening perusahaan sawit milik tersangka kasus timah Tamron alias Aon. TEMPO/Servio Maranda
Kejaksaan Agung Sita Dua Perusahaan Milik Raja Timah Bangka Tamron, Petani Sawit Demo

Kejaksaan Agung telah menyita dan memblokir rekening perusahaan perkebunan kelapa sawit CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan Mutiara Hijau Lestari (MHL).


Diserang, Polisi Tembak Mati Pencuri Kelapa Sawit

41 hari lalu

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji. Antara/Rajib Rizali
Diserang, Polisi Tembak Mati Pencuri Kelapa Sawit

Anggota Polda Kalimantan Tengah menembak seorang warga yang diduga pencuri kelapa sawit di bagian perut hingga tewas


Ombudsman: Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Kelapa Sawit Tembus Rp 524,71 M

47 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman: Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Kelapa Sawit Tembus Rp 524,71 M

Ombudsman RI mengungkapkan potensi kerugian masyarakat dari aduan maladministrasi dalam permasalahan kelapa sawit sejak 2021 sampai sekarang mencapai Rp 524,71 miliar


Ombudsman Sebut Maladministrasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Didominasi Tumpang Tindih Regulasi

47 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika membuka kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan  oleh Ombudsman RI dengan tema
Ombudsman Sebut Maladministrasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Didominasi Tumpang Tindih Regulasi

Ombudsman mengungkapkan indikasi potensi maladministrasi pada tata kelola industri kelapa sawit, salah satunya ditandai dengan tumpang tindih regulasi.


Dalam Pertemuan Bilateral, Indonesia Minta Rusia Cabut Larangan Ekspor Produk Kelapa

52 hari lalu

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi. (Foto: Otonndut/Tempo.co)
Dalam Pertemuan Bilateral, Indonesia Minta Rusia Cabut Larangan Ekspor Produk Kelapa

Pemerintah Indonesia lewat Kemenko Perekonomian bertemu dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi di Kazan, Rusia. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama antar dua negara di berbagai bidang seperti Industri halal dan perdagangan kelapa sawit