Bappenas Dorong Mitigasi Perubahan Iklim di Sumut dan Jatim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akses jalan terputus di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang tenggelam oleh luapan Sungai Citarum, 13 Maret 2016. Ribuan rumah di Kabupaten Bandung tergenang banjir yang berada di DAS Citarum beserta anak-anak sungainya. TEMPO/Prima Mulia

    Akses jalan terputus di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang tenggelam oleh luapan Sungai Citarum, 13 Maret 2016. Ribuan rumah di Kabupaten Bandung tergenang banjir yang berada di DAS Citarum beserta anak-anak sungainya. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Bumi tengah menghadapi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan petani kesulitan untuk membaca iklim sehingga banyak petani yang gagal panen karena waktu tanam tidak tepat. Terjadinya gagal panen akan mengurangi ketersediaan pangan.

    Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Endah Murniningtyas mengatakan pemerintah akan melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan cuaca di 15 area yang rentan  diantaranya di dua provinsi yaitu Sumatra Utara dan Jawa Timur.

    “Bagaimana kemudian dari ilmu pengetahuan dibahasakan dengan mudah, dikomunikasikan dengan komunitas seperti petani dan seterusnya,” katanya, di Jakarta, Selasa (15 Maret 2016).

    Perubahan iklim juga dirasakan oleh nelayan karena naiknya suhu air laut. Hal itu menganggu produksi sumber daya laut. Nelayan juga tidak dapat melaut sebab sulit untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menangkap ikan.

    Upaya aksi nyata pada masyarakat juga didorong oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menargetkan 2.000 kampung di Indonesia untuk diubah menjadi Kampung Iklim hingga 2019.

    Sebelumnya, Endah menyampaikan pemerintah akan menggali lebih dalam potensi nilai ekonomi hayati. Potensi nilai ekonomi hayati berasal dari biomasa pangan sebesar 42,7% dengan nilai total Rp1.334 triliun, disusul oleh sumber kayu dan hasil hutan bukan kayu sebesar 34,5%. Sementara, jasa kultural wisata keindahan alam hanya 0,02% dan hayati sebagai sumber bahan obat, kesehatan dan kosmetika sebesar 0,1%. “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kualitas lingkungan hidup dan menggali potensi baru sumber daya alam,” ujarnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.